Total Tayangan Halaman

Jumat, 16 Desember 2011

Isu Tindakan Refresif dan Gusur Paksa

Lima Ribuan Warga Korban Konflik Aceh
Siap Hadapi Balai TNGL



SYAWALUDDIN | LEUSOH
jur_nalist@yahoo.com

Sedikitnya lima ribuan warga Korban Konflik Aceh yang berada di tiga titik; Barak Induk, Damar Hitam dan Sei Minyak  Kecamatan Sei Lepan dan Besitang, Kabupaten Langkat; Sumatera dari dua hari lalu sudah bersiaga. Menghadapai kemungkinan tindakan represif  dan penggusuran paksa oleh Balai Taman Nasinal Gunung Leuser (BTNGL) kemarin. 

Pernyataan kepala Balai Taman Nasinal Gunung Leuser (BTNGL) Andy Basrul beberapa waktu lalu di media cetak dan elektronik menegaskan; pihaknya akan melakukan operasi pengamanan wilayah hutan.

Dengan menurunkan 1500 personil TNI/Polri, 9 unit alat berat—escavator dan bulldozer—pasukan gajah dan Wana—semacam polisi hutan dengan menggusur penduduk di tiga titik dimaksud.

Pernyataan Andy Basrul membuat warga korban konflik Aceh resah, sedikitnya 700 kepala keluarga atau 5000 an warga yang menempati Barak Induk, Damar Hitam dan Sei Minyak terus berjaga-jaga, jangan sampai ada penyusupan dengan menggunakan senjata tajam, tapi mengatasnamakan warga korban konflik Aceh.

“Kita terus mewaspadai setiap orang asing yang masuk ke lokasi di tiga titik pengungsi korban konflik Aceh tersebut. Sampai kini kita terus pantau tindakan mencurigakan dari tamu yang keluar dan masuk wilayah sini.” Kata coordinator Barak pengungsi Sukardi Darmo, kepada wartawan di lokasi pengungsian.

Dia meminta warga, agar tidak terpancing dengan kondisi-kondisi yang dapat memojokan pihak warga korban konflik Aceh. “sebab saya banyak mendapat ancaman penghilangan nyawa, dari orang-orang yang berkepentingan terhadap TNGL, namun yang perlu dicatat, kami tidak pernah merampas tanah yang di klaim wilayah TNGL, tapi tanah Negara yang kami duduki.” Tegasnya.

Darmo—panggilan akarb Sukari Darmo—menjelaskan; saat mereka datang di tahun 2000 lalu, saat kehidupan warga carut marut tak satupun orang yang berkepentingan mengklaim wilayah tersebut masuk dalam TNGL, kenapa setelah 11 tahun warga menduduki wilayah tersebut baru muncul pernyataan tanah yang mereka tempati adalah wilayah TNGL.

“Kami bukan binatang, kami manusia. Jadikanlah kami manusia sebagai manusia. Kami tau malu dan perasa. Tapi adakah mereka  yang mengaku sebagai pemangku jabatan tapi tidak merasa ada rasa kemanusiaan di hati mereka.”

Lebih jauh Darmo menyatakan, pihaknya siap menghadapi penggusuran paksa yang dilakukan oleh BTNGL, namun yang perlu di fahami warga akan melaporkan tindakan refresif  ke KOMNAS ANAK dan KOMNAS HAM ke Jakarta untuk minta perlindungan.

Namun, lanjut Darmo; terlebih dahulu warga korban konflik Aceh melakukan audiensi ke gubernur Pemerintah Aceh, Irwandi Yusuf dalam waktu dekati  ini yang didampingi oleh Lembaga Advokasi Hutan Lestari (LembAHtari), Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) dan perwakilan warga korban konflik Aceh.

LembAHtari Himbau TNGL
Lembaga Advokasi Hutan Lestari (LembAHtari) menghibau BTNGL agar segera menghentikan usaha penggusuran secara paksa warga eks korban konflik Aceh di Sei Minyak kecamatan Besitang, yang di klaim BTNGL masuk dalam Kawasan Taman Nasional.

Direktur Eksekutif LembAHtari, Sayed Zainal M. SH, mengingatkan; apabila BTNGL dengan menggunakan bantuan dan dukungan TNI/Polri dan unsur Pemda Langkat mencapai 1500 personil akan berdampak kepada tindakan kekerasan.

Sayed mengancam; jika terjadi penggusuran paksa terutama kepada perempuan dan anak, pihaknya akan melaporkan tindakan tersebut ke Komnas Perlindungan Anak dan Komnas HAM akan turun tangan.

Disisi lain; LembAHtari mendukung upaya-upaya konservasi dan program masyarakat yang hidup berdampingan dengan hutan. Oleh karenanya; solusi terbaik adalah penataan ulang kawasan dan memungkinkan untuk disusulkan menjadi kawasan Areal Pengunaan Lain (APL) apabila tiga wilayah warga eks korban konflik Aceh yang diklaim masuk kawasan TNGL.

Ironisnya BTNGL beranggapan bahwa penyebab utama kerusakan kawasan Damar Hitam, Sei Minyak dan Barak Induk Resort Sekoci adalah warga eks korban konflik Aceh. padahal jauh sebelum pengungsi masuk kawasan tersebut sudah ada peruntukan ijin Hak Panguasaan Hutan (HPH) sejak tahun 1990-an.

Bahkan balakan liar—illegal logging—termasuk pendirian kilang-kilang kayu bebas melakukan aktifitasnya. Selanjutnya distribusi hasil kegiatan illegal diangkut melaljui jalur darat dan melewati kantor BTNGL Resort Sekoci.

Penggusuran paksa Desember 2006 lalu oleh BTNGL dengan aparat Kepolisian, menjadi pelajaran pemerintah. Sebab pada saat itu hak hidup, hak bertempat tinggal, hak mendapatkan pendidikan terberangus dengan penggusuran paksa tersebut.

Surat Bupati Kabupaten Langkat Nomor 465.2/368/PEM/2011 tertanggal 17 Februari 2011 yang disampaikan kepada Gubernur Sumut tentang dukungan dan rencana relokasi warga eks korban konflik Aceh, perlu ditinjau ulang.

Sebab hasil monitoring LembAHtari tidak pernah terjadi konflik horijontal dengan warga sekitarnya. Bahkan telah terjadi hubungan harmonisasi dan kekerabatan di wilayah tersebut. Disilain telah terjadi perkawinan silang, antara warga pendatang dan penduduk setempat.

Putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor 04/PDT.G/2007/TN.STB dan putusan pengadilan tinggi Sumut harusnya menjadi acuan; sebab, baik pihak penggugat (warga eks korban konflik Aceh – petani) yang mengatasnamakan kelompok tani Perjuangan Langkat dan pihak tergugat (BTNGL dan Pemda Langkat). Bahwa; kedua putusan tersebut memutuskan kawasan yang ditempati warga eks korban konflik Aceh tidak hubungan dengan TNGL dan merupakan tanah Negara.

BENTROKAN BERDARAH 27 JUNI 2011 BBTNGL CS MENGGUSUR PAKSA WARGA KORBAN EKS KONFLIK ACEH DI KABUPATEN LANGKAT DENGAN MENGGUNAKAN KEKUATAN POLISI DAN MILITER

















Rabu, 14 Desember 2011

Tentang Pengadaan Tanah Politkenik Aceh Tamiang Rp.33 Miliar

PANITIA KANGKANGI PERPRES NO 65/2000 DAN BPN RI NO 03/2007
SYAWALUDDIN | LEUSOH
jur_nalist@yahoo.com
Panitia Pengadaan Tanah peruntukan Politeknik di Desa Sapta Marga Aceh Tamiang senilai Rp.33 miliar; Kangkangi Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Nomor 03 tahun 2007 dan Perpres RI Nomor 65 tahun 2000. Tentang  Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum.
Panitia juga telah melakukan pembohongan terhadap publik; mengingat tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang berada dalam lokasi pembelian tanah peruntukkan Politeknik di desa Sapta Marga itu.
Seharusnya; sosialisasi dilakukan untuk melihat ada atau tidaknya  sanggahan terhadap tanah yang dibeli tersebut, agar tidak terjadi tumpang tindih kepemilikan. jika ada sanggahan oleh masyarakat, dipastikan tanah itu bermasalah.
 “Saya pastikan; proses ganti rugi tanah peruntukan Politeknik seluas 22,203 hektar di Tualang Cut (Manyak Payed) senilai Rp.33 miliar Sumber Dana Anggaran Pembangunan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2010 telah terindikasi korupsi (kolusi dan markup), dimana tidak dilakukan sosialisasi dan harga terlalu melambung tinggi. Ini korupsi berjama’ah, harus ditindak secara hukum.” Tegas Direktur Eksekutif LembAHtari, Sayed Zainal, M.SH. kepada wartawan.
Lebih lanjut; tindakan yang dilakukan Pantia Pengadaan Tanah peruntukkan Politeknik menyebabkan kerugian Negara puluhan miliar. Apalagi; sebut Sayed, panitia telah mengangkangi Prepres dan SK BPN RI.
Menurutnya; Panitia Pengadaan Tanah peruntukkan Politeknik di Desa Sapta Marga, Tualang Cut – Manyak Payed menggunakan prinsip harga tanah rata-rata, tidak membedakan antara tanah kering dan tanah sawah, totalnya mencapai 16 hektar lebih.
Walaupun beban pajak berupa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pada masa itu dipotong 5%. Malah sebaliknya Sayed mengklaim, sosialisasi panitia tanah dilakukan secara tertutup. Sebab keberadaan Mukim, Kemukiman  Manyak Payed tidak dilibatkan dalam proses ganti rugi.
“Anehnya lagi, kalaupun dibentuk tim independen—untuk menaksir harga—seperti yang dikatakan Kabag Pemerintahan, Supriyanto. Saya pikir tak lebih hanya untuk menutupi tindakan korupsi berjama’ah yang dilakukan oleh panitia. Padahal tim independen tersebut saya pastikan tidak ada, catat itu.” Tegasnya.
Panitia juga tidak mengacu kepada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang sedang berjalan disesuaikan dengan harga patut dan pantas. Sayed menilai; aneh…jika harga tanah sawah satu hektarnya mencapai Rp.1,5 miliar.
Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Kepala BPN RI Nomor 03 tahun 2007; seharusnya, dalam proses ganti rugi tersebut; BPN Aceh Tamiang sendiri tidak dilibatkan didalam kepanitiaannya. Sehingga proses identifikasi dan inventarisasi berkaitan asal usul, harga tertutup hanya para pihak, panitia pengadaan tanah juga berperan sebagai panitia penilai harga.
Disisi lain; public harus tahu dan tidak berprasangka buruk, kalau asal usul tanah bekas eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Nilam Wangi sejak tahun 1970 telah beralih ke pihak mana?... ke Negara atau Pribadi, sehingga peralihan dari HGU ke hak-hak lain sesuai PP.RI Nomor 40 tahun 1996.  Tentang HGU – HGB dan hak pakai atas tanah harus sesuai pasal 16 yang mengatur tetang peralihan.
“Indikasi Korupsi, Kolusi dan Markup berujung kepada tindak pidana korupsi, ini harus diungkap. Kalau institusi penegak hokum di Aceh Tamiang tidak mampu, harus ada tim Independen yang bisa mengungkap kasus yang berselemak markup ini.” katanya.

Selasa, 13 Desember 2011

LembAHtari Tentang Kasus Alkes Senilai Rp.8.842 miliar

‘Markus’ dan Kejahatan Struktural


SYAWALUDDIN | LEUSOH
jur_nalist@yahoo.com

Proyek Pengadaan Alat-alat Kesehatan (Alkes) di Dinas Kesehatan senilai Rp.8.842.363 miliar yang bersumber Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2010, di Aceh Tamiang merupakan kejahatan struktural dan terjadi Makelar Kasus (Markus) dalam penanganan hukumnya.

Sudah berjalan mendekati angka satu tahun, kasus Alkes mengendap di institusi hukum tak bergeming. Pundi rupiah yang terkumpul dan menguap ke kantong koruptor terindikasi mengalir deras ke lingkaran hukum.

Pemenang tender CV Fahyusma Sakti Nomor kontrak 524a/445/APBN-P/Dinkes/XII/2010, diam bagai ditelan bumi.  Sebait kalimat mulai terlontar dari sang direktur CV Fahyusma Sakti; Syafruddin “Saya tak terlibat dalam korupsi ini, saya hanya terima fee dari perusahaan. Tapi saya siap secara administrasi untuk mempertanggungjawabkan apa yang saya lakukan di mata hukum.” Tegasnya.

Direktur Eksekutif Lembaga Advikasi Hutan Lestari (LembAHtari), Sayed Zainal, M.SH membeberkan kasus Alkes ini secara gambalang, menurutnya Kasus Alkes merupakan tindak pidana korupsi, mengingat kasus tersebut merupakan kejahatan structural, sebab yang menjalakan system berpola korup.

“Saya tegaskan, mulai dari pusat, ditambah pada tingkat proses  hokum di Kejaksaan Tinggi Aceh berpotensi telah terjadi Markus sehingga kasus Alkes sudah 10 bulan mengndap dan prosesnya baru tahap penyelidikan dan bertele-tele.” Katanya.

Masih Sayed; karena desakan masyarakat pihak Kejaksaan Tinggi Aceh (Kejati Aceh) merasa kuatir, maka pada bulan Oktober 2011 baru ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan. Menurutnya dari hasil pengumpulan data dan fakta lapangan oleh LembAHtari ada beberapa modus operandi kejahatan.

“Kita menemukan beberapa modus operandinya, dari awal ada kelompok yang terlibat untuk menjemput dana APBN-P sebesar Rp.9.721.250.000,- turun ke Aceh Tamiang, kelompok ini harus mengeluarkan kocek pribadi sebesar 10%, dengan alasan apapun dalam proses tender tidak boleh pihak lain menang.” Terang Sayed.

Selanjutnya, kata Sayed; rekayasapun dilakukan—walau Negara harus dirugikan—untuk menutupi biaya yang telah dikeluarkan. Proses pemenangan mulai digiring dari system yang sudah terbentuk dengan sendirinya, setelah CV Fahyusma Sakti  memenangkan tender tersebut pada 06 Desember 2010 dihadapan notaries MM.SH.SKN di Medan. Direktur pemenang membuat perjanjian kerja dengan pihak kedua EMK.

Dimana salah satu pasalnya menerangkan: Bahwa CV Fahyusma Sakti mendapat 5 persen—Rp.400 juta rupiah—sisanya 95 persen lagi  menjadi hak pihak kedua termasuk yang membeli barang Alkes. Tanpa sepengetahuan direktur CV Fahyusma Sakti, kelompok pihak kedua termasuk oknum Mantan Kepala Dinas Kesehatan Aceh Tamiang Drs. J dan salah seorang Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang Drs. H. AM diindikasikan telah merubah spesifikasi Alkes.

“Kelompok ini terindikasi kuat telah melakukan perubahan terhadap spesifikasi Alkes, termasuk perubahan addendum kontrak menjadi Nomor 527a/445/Add/APBN-P/Dinkes-Atam/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010, ada apa coba?...padahhal pemenangnya sudah jelas. Kog dilakukan lagi Addendum.” Terangnya.

Bau amis korupsi makin mengental, mana kala pada tanggal 13 Desember 2010 diduga telah merekayasa penarikan uang pembayaran, mulai dari membuat berita acara pembayaran yang bernomor 103a/445/2010 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Mardansyah SPd staf pegawai kantor DPRK Aceh Tamiang (Atam). “ini kan aneh, tanggal 10 kontrak kerja dikeluarkan, hanya berselang 3 hari pada tanggal 13 Desember 2010 kok dilakukan pembayaran, saya kira janggal sekali ini.” kata Sayed.

Lalu diikuti oleh pembuatan berita acara pemeriksaan barang yang bernomor 243/PPBD/2010, seakan-akan pada hari senin barang Alkes tersebut sudah ada. Pada posisi ini Panitia Penerima Barang merasa sangat tertekan dan terpaksa untuk membuat berita acara penerimaan, yang diikuti dengan surat pernyataan tanggung jawab Nomor 499/LS/2010 yang ditanda tangani oleh Mantan Kadiskes Atam Drs. J bahwa seakan-akan telah melakukan pengujian dan penelitian barang. “Ini semua Rekayasa”. Tegas Sayed.

Temuan LembAHtari; ternyata Meja Operasi yang seharusnya digital—serba menggunakan tombol elektrik—malah yang dimasukan manual merek TAKEUCHI/TS-102NP produk Jepang 1 unit; dibuat harga tinggi Rp.914.973.555 juta dan lampu operasi juga manual merek SKYLUX 14 dipatok harga Rp.371.971.415 juta per unit. “indikasi kuat barang yang dibeli merupakan barang cuci gudang dan diperkirakan dari 26 item barang yang di beli hanya seharga Rp.3 miliar saja”. Jelasnya.

Sayed mengingatkan; Kajati Aceh untuk tidak berupaya menutup-nutupi kasus pengadaan Alkes ini, apalagi ada Markus, sehingga actor-aktor intelektual, seperti dugaan keterlibatan Oknum Wakil Ketua DPRK Atam tak terjamah hokum.

LembAHtari punya bukti tersendiri yang siap melaporkan ke Komisi Kejaksaan, sebab pada penyelidikan terdahulu Direktur CV Fahyusma Sakti telah memberikan keterangan secara detail. Dan hari ini Alkes yang bermasalah tersebut telah dioperasionalkan sejak bulan agustus 2011.

“Inipun aneh saya pikir. Sebab dalam kasus Alkes posisi Kajati Aceh, jadi pelindung atau melakukan penegakan hukum untuk pemberantasan korupsi di Aceh. sebab yang terjadi sebaliknya, banyak kasus pidana korupsi masuk kantong baja yang terkunci rapat, makanya banyak korupsi bergelantungan di negeri ini.        
  


BOM WAKTU DI RSUD TAMIANG

Korupsi Rp.10,6 M Dana Jamkesmas di RSUD Aceh Tamiang
Kejari Kualasimpang ‘Bergeming’ dan ‘Mandul’



SYAWALUDDIN|LEUSOH
jur_nalist@yahoo.com


Lembaga Advokasi Hutan Lestari (LembAHtari) menuding pihak Kejaksaan Negeri Kualasimpang Mandul dan Bergeming dalam menangani dugaan Kasus Korupsi Luncuran Dana Jamkesmas Senilai Rp.10.6 miliar di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aceh Tamiang TA. 2008 – 2010.

Luncuran dana Jamkesmas RSUD Aceh Tamiang senilai Rp.10.6 Miliar mengalami deficit sebesar Rp.1.9 miliar, peruntukkan pasien miskin. Indikasi korupsi Rp.1,9 miliar tersebut, sebagai penanggung jawab luncuran dana Jamkesmas; dr Maryan Suhadi, M.Kes (direktur RSUD Aceh Tamiang), ketua dr Muhammad Fauzi Sp.B beserta Bendahara dan 5 anggota lainnya masih bebas menghirup udara wanginya pundi-pundi rupiah.

Hal itu; dimaksudkan sebagai konfensasi pelayanan masyarakat miskin di Aceh Tamiang 27.114 kk atau 127.616 jiwa. Bau amis korupsi sangat kental, seperti pemotongan hak jasa medis serta klaim fiktif ganda mencapai Rp.3 miliar, serta tanda tangan palsu, sudah tujuh bulan berjalan dilakukan Direktur RSUD Aceh Tamiang, namun hingga kini belum ada tersangka dari kasus indikasi korupsi Jamkesmas itu.

Sementara barang bukti sebelum bulan Agustus 2011 telah disita oleh Kejari Kualasimpang dari mantan Bendaharawan Jamkesmas.  Penyimpangan ini bertentangan dan melanggar Surat Edaran Dirjen Yanmedik Nomor JP.01.01/3392/2009 Petunjuk Pelaksanaan Jamkesmas serta Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 686/Menkes/SK/IV/2010 tentang Pedoman Pelaksana Jamkesmas.

Kondisi itu mengacu kepada INA-DRG (Indonesia Diagnotic Related Group) yang bertujuan kemudahan akses pelayanan, peningkatan pelayanan dan keterbukaan system keuangan yang accountable, namun anehnya, Surat Keputusan Direktur RSUD Aceh Tamiang Nomor 808/35.I Tertanggal 6 Januari 2009 dilakukan hanya sepihak—dr Maryan tidak melakukannya dengan tim Independen RSUD Aceh Tamiang; melain kebijakan dilakukannya sendiri tanpa koordinasi—ini memperkuat indikasi korupsi, tapi mengapa pihak Kejari Kualasimpang diam?...

“Saya pikir hukum di Aceh Tamiang ini mudah sekali dipermainkan, sudah jelas-jelas pelaku adalah pesakitan di mata hukum untuk kasus-kasus yang berbau korupsi, tapi kok…tidak ditindaklanjuti. Kalau mau menegakkan hukum jalankan lah aturan hukum sebagaimana mestinya. Atau sebaliknya, lakukan saja korupsi berjamaah, hilangkan label peradaban hukum di Aceh Tamiang. Bereskan?...”. kata Dir. Eksekutif LembAHtari; Sayed Zainal M, SH. Kepada wartawan di Karang Baru kemarin.

Sayed juga mendesak Kejari Kualasimpang, tidak hanya indikasi korupsi Jamkesmas, tapi juga proses hukum indikasi Korupsi pembangunan parit beton di Lubuk Batil yang merugikan Negara mencapai Rp.300 juta, sebab tidak sesuai spesifikasi yang dikerjakan oleh PT Sadewa  Saputra, untuk segera diproses secara hukum.

“Kalau pihak Kejari Kualasimpang dan Polres Aceh Tamiang mau menegakkan supremasi hukum. Jangan gadaikan hokum, hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Menurut saya sudah sangat keterlaluan korupsi di Aceh Tamiang, tapi tidak terjamah oleh hokum.”

Lebih di katakan, pengerjaan parit beton yang dananya dialokasikan dari dana Otsus tahun 2009, yang kontraknya Rp.1,3 miliar dari padu Rp.1,5 miliar. Ikut melibatkan salah satu anggota DPRK Aceh Tamiang dari Partai Bintang Reformasi (PBR).

Apalagi kasusnya sudah berjalan hampir 2 tahun, hanya bolak-balik antara Polres Aceh Tamiang dan Kejari Kualasimpang, padahal tahun 2010 Polres Aceh Tamiang telah menyita barang bukti berupa uang sebesar Rp.286 juta pada saat termin pencairan di BPD Cabang Kualasimpang yang dititipkan ke kas Bendahara Ka Binsat  Polres Aceh Tamiang.

“Kita kawatirkan dua kasus ini ada indikasi terjadi Makelar Kasus (Markus) yang berujung kepada peradilan sesat pada saat proses hokum berjalan, di Pengadilan. Kalau tidak digiring, dipantau; sehingga actor-aktor pelaku atau aliran dana kejahatan tidak terungkap.” Katanya.

Selain itu, sudah saatnya peran Satgas Mafia Hukum, Komisi Kejaksaan, Komisi Kepolisian dan Komisi Yuridis diberdayakan secara optimal di daerah (tempat laporan) apabila proses keuangan kasus korupsi mandek dan dilakukan secara tebang pilih.
SELAMATKAN HUTAN PESISIR DAN HULU ACEH TAMIANG
Advokasi,Lingkungan

ShoutMix chat widget