Bakau Menyusut, Tangkapan Nelayan Minim

KUALA SIMPANG - Nelayan di Desa Pusong Kapal, Kecamatan Seruway, Aceh Tamiang mengeluh sejak delapan tahun terakhir karena hasil tangkapan udang mulai berkurang bahkan turun drastis. Kondisi ini terjadi akibat hutan bakau (mangrove) yang dijadikan tempat bermukim dan berkembang biak ikan-ikan kecil dan udang terus menyusut.

Datok Penghulu Desa Pusong Kapal, Bramsyah kepada Serambi Minggu (27/6) mengatakan, sejak delapan tahun terakhir tangkapan udang di laut mulai menurun, jika sebelumnya nelayan kecil pencari udang bisa membawa pulang uang Rp 300-Rp 500 ribu per hari, sekarang berkurang menjadi Rp 50-Rp 60 ribu. “Susah kalilah sekarang, semalam mereka bawa pulang Rp 50-Rp 60 ribu,” ujarnya.

Uang yang didapatkan, sebut Bramsyah, tidak sebanding dengan biaya yang di keluarkan untuk operasional boat sampan, yakni antara Rp 150-Rp 170 ribu. Saat ini jumlah boat sampan di Desa Pusong Kapal sebanyak 45 unit, satu unit bermuatan dua orang dan semuanya mengandalkan jaring udang.

Karena hasil tangkapan terus menurun untuk memenuhi kebutuhan keluarga, nelayan terpaksa mensiasati, di sela-sela menjaring udang mereka juga mencari ikan namun upaya tersebut juga sama, hasil tangkapannya tetap berkurang. “Dapat ikan sikit kemudian dijual hasilnya juga tidak seberapa,” sebut Datok Bramsyah.

Kabid Budidaya dan Sumber Daya Alam Dinas Perikanan Aceh Tamiang, Hariadi A SH mengakui salah satu penyebab berkurangnya udang di laut karena pengaruh hutan mangrove. Bagi nelayan yang menggunakan bubee untuk menjaring udang, kondisi ini sangat terasa karena mereka beroperasi di sekitar hutan mangrove.

Di samping menyusutnya hutan bakau, kondisi lain yang membuat udang semakin berkurang karena sebagian petambak masih menggunakan racun yang dilarang dan berbahaya bagi lingkungan. Air dari tambak yang sudah diracun kemudian di buang ke alur sungai, menyebabkan bibit udang punah. Kondisi lainnya, sebutnya Hariadi, masih banyak kapal trawl (pukat harimau) asal Belawan beroperasi di perairan laut Tamiang. .

Padahal pukat harimau dalam pengoperasiannya memiliki sifat merusak terhadap dasar perairan yang dikeruk, dimana tali dasar jaring pukat yang dilengkapi roda besi dengan berat ratusan kilogram menggelindingkan pukat di dasar laut pada saat ditarik.

Menurut Direktur LSM Lembaga Advokasi Hutan Lestari, Said Zainal M SH, di perkirakan kerusakan hutan manggrove di Tamiang sudah mencapai 15.000 hektare, tersebar di empat kecamatan, Banda Mulia, Manyak Payed, Seruway, dan Bendahara, dari jumlah 22.900 hektare lebih hutan bakau yang ada. ”Kerusakannya bermacam-macam ada karena faktor alam, alih fungsi, ditebang, dan dijadikan lahan tambak,” ujar Zainal.(md)

Perusakan Hutan Terus Berlangsung Dinas Kehutanan Tamiang Disomasi

KUALA SIMPANG - Lembaga Advokasi Hutan Lestari (Lembahtari) menyampaikan somasi berupa peringatan terhadap Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Tamiang berkaitan dengan masih berlangsungnya perusakan dan perambahan hutan di hulu Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) dan kawasan hutan bakau di pesisir pantai Aceh Tamiang. Direktur Lembahtari, Sayed Zainal M SH dalam surat somasi Nomor: 084/S - LT/VI/2010, tanggal 2 Juli 2010 yang ditujukan Kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Tamiang, yang copiannya juga disampaikan kepada Serambi, menyebutkan, selain perusakan hutan, dinas tersebut juga belum menyelesaikan sengketa tanah di beberapa tempat antara masyarakat dengan pemilik perusahaan perkebunan.

Di sisi lain kegiatan illegal logging masih tetap berlangsung dengan menggunakan jalur Sungai Tamiang dengan alasan pemanfaatan kayu kampung (Izin Hutan Hak), termasuk sangat lemahnya pengawasan pengolahan kilang kayu, serta tidak jelas arah kebijakan terhadap penyelamatan kawasan hutan di Aceh Tamiang. “Sedang potensi bencana banjir bandang yang lebih besar lagi semakin mengancam,” tulisnya. Karenanya Lembahtari menyampaikan peringatan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Tamiang antara lain, segera menghentikan kegiatan perambahan (illegal logging) di KEL yang selama ini menggunakan jalur Sungai Tamiang dengan alasan pemanfaatan kayu kampung (Izin Hutan Hak).

Selain itu, melakukan pengawasan dan mengamankan kawasan hutan di Kecamatan Tenggulun yang berbatasan dengan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dari perambahan dan jual beli lahan. Selain itu, menghentikan dan mengeluarkan penggunaan alat-alat berat oleh pengusaha perkebunan yang tidak memiliki izin berkaitan Hak Guna Usaha (HGU), baik dalam kawasan KEL dan APL maupun dalam kawasan hutan bakau di pesisir Tamiang. Segera menyelesaikan secara cepat dan tepat sengketa tanah perkebunan antara masyarakat Wonosari Kecamatan Tamiang Hulu dengan PT MPLI, PT Sinar Kaloy Perkasa Indo dan antaramasyarakat Desa Sulum dengan PT Semandam berkaitan tapal batas, agar para pihak tidak dirugikan termasuk segera menyelesaikan persoalan PT Anugrah Sekumur di Kecamatan Sekerak. Sayed Zainal mengatakan, apa bila dalam waktu 20 hari tidak ada tindakan, Lembahtari akan menempuh upaya hukum berupa gugatan perwakilan (class action) dan melaporkan secara pidana kepada kepolisian. Sementara Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Tamiang yang dicoba hubungi Serambi, hingga Sabtu (3/7) petang belum berhasil.(md)

LembAHtari Sesalkan Oknum Pejabat Terbitkan Koran

Rakyat Aceh
09 November 2009

ACEH TAMIANG – Direketur Eksekutif Lembaga Advokasi Hutan Lestrai (LembAHtari) Sayed Zainal, SH menyesalkan adanya oknum pejabat dari kalangan DPRA yang menerbitkan koran mingguan. Dikhawatirkan, indikasi tujuan dari pendirian koran itu tak lain untuk meraup uang Anggran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di setiap kabupaten di Aceh.

“Kami cukup prihatin, adanya kondisi dan tren di Aceh yang dilakukan oleh oknum pejabat dari anggota DPRA memiliki dan megelola koran terbit mingguan, yang anggaran medianya diduga diambil dari APBK setiap kabupaten di Aceh hingga mencapai puluhan juta rupiah.

Bahkan bila digabungan dari setiap kabupaten itu, angkanya bisa mencapai miliaran rupiah,” kata Direketur Eksekutif LembAHtari, Sayed Zainal, SH kepada wartawan koran ini, kemarin.

Dia menambahkan, seharusnya oknum anggota DPRA bisa memahami fungsinya sebagai alat pengontrol, pengawas bagi kinerja eksekutif. Dengan memiliki dan mengelolah sebuah media cetak, oknum anggota DPRA itu malah memerankan andil dan mengambil kesempatan koran yang diterbitkan dijadikan alat penekan untuk mendapatkan biaya pengelolahan koran yang diambil dari setiap pemda dalam setiap kabupaten di Aceh.

Dijelaskan Sayed Zainal, berdasarkan undang – undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pada pasal 37, jelas dilarang anggota DPRA maupun DPRK memiliki atau mengelolah sebuah perusahaan koran. Bahkan hal tersebut tidak sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Namun kenyataannya, imbuh Sayed Zainal, di Aceh malah ada oknum anggota DPRA bisa bebas masuk, dan aturan – aturan lain dilanggar. Seperti mengenai susunan dan kedudukan anggota DPRA/DPRK dilanggar oleh oknum tersebut.

Sebenarnya, lanjut Sayed Zainal, LembAHtari tidak bermaksud menolak maupun memprotes terhadap keberadaan koran yang diterbitkan. Namun hanya bersifat memprotes lebih pada oknum anggota DPRA tersebut yang telah menyalahi aturan dan terkesan pura – pura tidak mengerti.
Disisi lain, seharusnya Badan Kehormatan Dewan di setiap level Dewan meneggur dan menindak oknum anggota Dewan yang berperan ganda, berkedok terbitkan media. Tapi hanya semata – mata bertujuan ingin mengambil uang rakyat melalui APBK/APBA.

“Fakta yang kami dapatkan dari hasil monitoring dilapangan. Seperti koran mingguan Media NAD di Aceh, jelas kami temukan pemiliknya merupakan oknum anggota DPRA dari partai Demokrat. Yang setiap tahunnya Pemda Aceh Tamiang ada menganggarkan dana kerjasa terhadap media terebut melalui APBK Aceh Tamiang. Dan saya yakin, di pemda lainnya yang ada di Aceh ini mungkin mengalami hal yang sama seperti Pemda Aceh Tamiang," terangnya.

Menyangkut adanya hasill monitoring LembAHtari terhadap media tersebut, Kepala Bagian (Kabag) Humas Pemda Aceh Tamiang Drs. Helyudi ditanya wartawan koran ini, pernah mengakui Pemda Aceh Tamiang ada menganggarkan dana kerjasama dengan Media NAD.

“Dalam setiap tahun, Pemda Aceh Tamiang ada menganggarkan dana kerjasama dengan Media NAD. Untuk tahun 2009 dana kerjasama itu mencapai Rp76 juta. Dan saya juga tidak tau mengapa bisa demikian, yang jelas ada muatan politis didalamnya, sehingga saya juga tidak bisa mengatakan lebih jauh mengenai hal itu,” tandas Helyudi. (sut)

LembAHtari Gugat Class Action Bupati Aceh Tamiang

Waspada Online
02 Februari 2008

Lembaga Advokasi Hutan Lestari (LembAHtari) melayangkan gugatan Class Action terhadap Bupati Aceh Tamiang, Drs. H. Abdul Latief yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Kualasimpang, Kab. Aceh Tamiang 30 Januari 2008, dengan nomor perkara 01/PDT.G/2008/PN-KSP. Kualasimpang, WASPADA Online

Lembaga Advokasi Hutan Lestari (LembAHtari) melayangkan gugatan Class Action terhadap Bupati Aceh Tamiang, Drs. H. Abdul Latief yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Kualasimpang, Kab. Aceh Tamiang 30 Januari 2008, dengan nomor perkara 01/PDT.G/2008/PN-KSP.

Demikian keterangan Divisi Kampanye LembAHtari, Syawaluddin kepada Waspada di Kualasimpang, Kamis (31/1).

Syawaluddin menjelaskan, dasar gugatan diatur dalam pasal 37 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup, bahwa masyarakat berhak mengajukan gugatan ke pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan prikemanusiaan masyarakat.

Gugatan Class Action (gugatan perwakilan) tersebut atas nama masyarakat Tamiang yaitu Erwan, Teuku Hendria, Marjuki, Awaluddin Syam sekaligus sebagai anggota LSM LembAHtari yang dikuasakan kepada Direktur Eksekutif LembAHtari, Sayed Zainal M, SH.

Divisi Kampanye LembAHtari itu juga menegaskan, diajukannya gugatan ini karena bupati secara nyata tidak menjawab somasi LembAHtari dalam waktu 10 hari, sejak 14 Januari s/d 24 Januari 2008, untuk menghentikan dan mengambil langkah konkrit terhadap pembukaan jalan di kawasan Hutan Lindung Meusigit (Gunung Tetek) Aceh Tamiang, dalam rencana pengolahan eksploitasi pertambangan timah dan mineral lainnya oleh PT. Surya Tamiang Perkasa (STP) dengan tidak menggunakan Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) dan tanda dokumen lainnya yang sah.

Syawaluddin menilai bupati tidak komitmen dan konsisten dalam upaya penyelamatan dan perlindungan Kawasan Hutan Lindung Meusigit (Gunung Tetek) yang termasuk kawasan ekosistem Leuser. "Walau telah diingatkan termasuk pemberitaan di berbagai media massa, namun bupati tidak mau menggunakan kewenangannya," kecam Syawaluddin.

Ditegaskan, dalam fakta hukumnya dinyatakan bahwa Undang-Undang dan peraturan telah mengamanatkan bupati (sebagai pejabat pemerintah) untuk melaksanakan tugas dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yaitu berdasarkan UU No. 28 Tahun 1999 dan diatur dalam TAP MPR XI/MPR Tahun 1998.

LembAHtari mengungkapkan, terdapat fakta dan bukti sementara, Bupati Aceh Tamiang tidak serius dalam proses penyelamatan atau perlindungan kawasan hutan lindung Meusigit (Gunung Tetek), sehingga semakin berpotensi merusak kawasan tersebut. "Sudah saatnya kawasan hutan lindung di Aceh Tamiang yang merupakan daerah tangkapan air ditata ulang," tegas Syawaluddin.

Meski begitu, belum diperoleh keterangan dari Bupati Aceh Tamiang, Drs. H. Abdul Latief tentang gugatan Class Action itu. Sebab bupati ketika dikonfirmasi melalui telefon selularnya sedang tidak aktif.

Sebelumnya seperti diberitakan Waspada, PT. STP diduga membuka jalan tanpa izin di kawasan hutan lindung Gunung Meusigit menuju rencana tambang timah dan mineral lainnya, menggunakan alat berat buldozer dan lainnya. PT. STP dalam membuka jalan tersebut memiliki rekomendasi yang diterbitkan tiga kepala desa di Kec. Bandar Pusaka.

Sedangkan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Aceh Tamiang, H. Said Alwi, SE sebelumnya mengakui, pihaknya belum pernah mengeluarkan izin atau rekomendasi untuk membuka jalan di kawasan hutang lindung Gunung Meusigit. (b24) (ags)

Direktur eksekutif Lembah Tari diancam bunuh

Waspada Online

04 June 2009

KUALASIMPANG – Direktur Eksekutif Lembah Tari, Sayed Zainal. SH. MH, mendapatkan ancaman pembunuhan melalui jaringan telefon selular yang diterima Kepala BPN Aceh Timur, Musril Pane. Hal itu terungkap pada acara pertemuan penyelesaian sengketa lahan warga Desa Tanjung Binjai, Kec. Bendahara, Aceh Taiang bersama pihak Pemkab setempat dan BPN di Aula Kantor Bupati Aceh Tamiang, pada Senin (1/6) lalu.

“Saya menerima telefon dari salah seorang masyarakat Tamiang Hulu, yang saya sendiri tidak tahu siapa orangnya, mennanyakan kepada saya, “bagaimana kasus bapak tersebut, gampang urusannya itu, bapak sudah terlalu banyak membantu kami, atau kita selesaikan dan habisi saja Sayed Zainal itu” tiru ucapan penelefon tersebut oleh Kepala BPN tersebut, lantas saya menanyakan, kamu siapa, tetapi orang itu tidak mau menyebutkan namanya,” kata Musril.

Ditambahkan, “Lalu saya katakan padanya tidak usah, saya bisa selesaikan kasus ini secara baik-baik tidak harus dengan kekerasan,” sebutnya pada acara forum penyelesaian sengketa lahan Tanjung Binjai, bersama masyarakat yang juga hadir pihak Pemkab setempat, Petinggi dari jajaran Intel Polres Aceh Tamiang, tokoh masyarakat Tanjung Binjai.

Menurut Musril, dia ingin tetap menyelesaikan kasus itu secara musyawarah. Namun keburu dituding telah menerima suap dari pihak PT. Parasawita. “Kalau dituduh begini, seolah-olah saya sudah berpihak ke PT. Parasawita, sebenarnya saya tetap berada di tengah dan harus netral,” terangnya.

Terkait isu ancam bunuh yang diterima Kepala BPN Aceh Timur tersebut, Direktur Eksekutif LembAHtari, Sayed Zainal. SH. MH, melalui pernyataannya kepada Waspada, Selasa (2/6) di Markas Lembah Tari, Desa Bundar, Kec. Karang Baru, menyatakan tidak pernah takut atas segala tindak tanduk pelaku teror yang biasa saja dititipkan kepada pihak manapun.

“Yang saya perjuangkan ini hak rakyat kecil jadi siapa lagi yang mau peduli, ” pungkas Sayed.
(dat01/wsp)

800 Ha Hutan Bakau Rusak

Waspada Online
15 February 2008

Hasil investigasi Tim Lembaga Advokasi perlindungan Lingkungan Hidup Lestari (LembAHtari)
ditemukan kerusakan kawasan hutan bakau (mangrove) di Desa Lubuk Damar (Paya Rambe) Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang diperkirakan mencapai 800 ha. Kualasimpang,

WASPADA Online
Hasil investigasi Tim Lembaga Advokasi perlindungan Lingkungan Hidup Lestari (LembAHtari) ditemukan kerusakan kawasan hutan bakau (mangrove) di Desa Lubuk Damar (Paya Rambe) Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang diperkirakan mencapai 800 ha.

Kerusakan ini berkaitan dengan mengubah fungsi kawasan bakau menjadi kawasan budi daya perkebunan kelapa sawit," ungkap Divisi Kampanye LembAHtari, Syawaluddin kepada Waspada, Kamis (14/2).

Menurut Syawaluddin, data dan bukti yang ditemukan ternyata para pelaku yang merusak kawasan hutan lindung bakau adalah oknum pejabat di Kabupaten Aceh Tamiang, atas nama perseorangan dan perusahaan perkebunan.

Syawaluddin mengungkapkan, pihaknya sudah melakukan investigasi ke daerah Seruway pada 26 dan 27 Januari 2008. Hasilnya, ditemukan 800 ha kawasan hutan bakau sudah rusak di kawasan itu.

Divisi Kampanye LembAHtari itu juga mengungkapkan, perusakan sudah berlangsung lama diperkirakan sejak tahun 2005 hingga Januari 2008 dan hal ini jelas bertentangan dan melanggar UU No.18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan dan UU No.41 tahun 1999 Jo UU No.19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan. Pengrusakan hutan di daerah itu merupakan tindak pidana yang dapat diancam dengan hukuman penjara dan sanksi denda antara Rp100 juta sampai dengan Rp500 juta, sebab perbuatan itu juga diduga melanggar ketentuan UU No.26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Menurut Syawaluddin, berdasarkan titik koordinat di lapangan dengan menggunakan Peta Top Tahun 1975 (Peta Rupa Bumi) Kualasimpang terdapat beberapa titik kerusakan seperti pada titik koordinat N.04 Derajat. 18.19 "E 098 Derajat.14.56" Syawaluddin didampingi Sayed Zainal M, SH menyatakan terdapat bukti lokasi kawasan lindung hutan bakau di Desa Lubuk Damar ( Paya Rambe) Seruway telah diperjual belikan dengan indikasi harga perpancang bervariasi yaitu mulai dari Rp3.000.000, sampai dengan Rp8.000.000, dan hal ini ada kaitan dugaan keterlibatan mantan pejabat sementara datok Penghulu Kampong Lubuk Damar yang telah memperjualbelikan tanah Negara.

LembAHtari, kata Syawaluddin, meminta dan mengimbau kepada Bupati Aceh Tamiang , Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Tamiang, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh Timur/Aceh Tamiang segera menghentikan atau menutup kawasan lindung bakau Lubuk Damar dari upaya penjarahan dan penjualan tanah untuk mengubah fungsi kawasan hutan menjadi kawasan budi daya perkebunan kelapa sawit.

Kami juga minta agar semua instansi terkait untuk melakukan investigasi ulang untuk menghindari perusakan kawasan hutan bakau yang sudah kritis. Untuk itu LembAHtari akan menempuh upaya-upaya hukum pro aktif guna penyelamatan kawasan bakau di Aceh Tamiang; kata Syawaluddin.

Sementara sumber Waspada dari Seruway, Kamis (14/2) melaporkan, kini sudah ada lagi orang-orang yang ingin memprogramkan mau memasukkan alat berat (becho) atau eskavator lagi menuju hutan bakau (mangrove). Nampaknya ada yang buat program mau masukkan becho lagi ke hutan bakau itu; lapor sumber Waspada melalui SMS, kemarin.

Bupati Aceh Tamiang, Drs. H. Abdul Latief ketika dikonfirmasi kemarin mengungkapkan, kerusakan hutan bakau di Seruway sudah berlangsung sejak tahun 1987. Jadi kenapa baru sekarang dipersoalkan; kata Abdul Latief.

Menurut Latief, dirinya sebagai Bupati Aceh Tamiang masih baru, sedangkan hutan bakau sudah lama rusak. Lagi pula kalau menyangkut hutan bakau di Seruway itu sebaiknya ditanyakan saja langsung kepada Dinas Kehutanan atau instansi terkait, karena mereka yang lebih mengetahuinya, mereka juga yang tahu batas-batas mana hutan lindung dan mana pula bukan hutan lindung. Kalau saya, salah-salah memberikan keterangan bisa-bisa salah ditafsirkan orang lain; sebut Latief.

Ka. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Tamiang, Said Alwi, SE ketika ditanya Waspada, Kamis (14/2) menyatakan pihaknya sudah lama mengeluarkan instruksi dan larangan agar hutan mangrove jangan dirusak. Kami sudah pernah melarangnya dan kami juga sudah pernah memasang papan pengumuman agar hutan mangrove yang ada di daerah itu jangan dirusak. Selain itu kami juga sudah pernah melaksanakan reboisasi hutan mangrove di Aceh Tamiang; kata Said Alwi.

Sedangkan soal hukum, sebut Said Alwi, hal itu merupakan wewenang aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan, bukan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Tamiang. Sementara mantan Pjs. Datok Lubuk Damar yang disebut-sebut oleh LembAHtari diduga telah memperjualbelikan tanah Negara, hingga berita ini dikirim ke redaksi belum diperoleh keterangan dari mantan datok penghulu yang desanya itu berada di pedalaman pesisir dekat bibir pantai Laut Selat Malaka itu. (b24) (ags)

3.000 Bakau Lubuk Damar Hancur

RAKYAT ACEH - ONLINE
20 Februari 2008

KUALA SIMPANG - Perusakan Hutan Bakau (manggrove) yang merupakan kawasan lindung/produksi di Desa Lubuk Damar (Paya Rambe) Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang.

Disepanjang pantai Kupang yang berbatasan dengan sungai Air Masin, Damar Condong kabupaten Langkat, sudah tidak dapat dihentikan dan diatasi lagi. Mengingat Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dsihutbun) Aceh dan Tamiang membiarkan alih fungsi hutan mangrove ke perkebunan sawit terus saja berlanjut secara sporadis.

"Hasil investigasi yang dilakukan Lembaga Advokasi Hutan Lestari (LembAHtari) pada periode januari 2008 hingga februari 2009, terjadi pengrusakan yang sangat luar biasa (sudah diluar ambang batas), luasnya lebih kurang mencapai 3000 hektar dikoordinat North 04 derjat 18'10", East 098 Derjat 14'55" (lokasi lubuk damar). North 04 derjat 17'43.8", East 098 derjat 14'20.9" (lokasi paya rambe). North 04 derjat 17' 58.6", East 098 derjat 15' 35.8" (lokasi pantai kupang paya rambe)," kata Direktrur Eksekutif LembAHtari Sayed Zainal, SH kepada wartawan koran ini, Kamis (19/2) di Karang Baru.

Berdasarkan data yang diperoleh LembAHtari dilapangan, tambah Sayed Zainal, SH, bahwa pada medio Januari – Februari 2009 Bekho (escavator) bekerja siang malam untuk membedeng aliran-aliran air yang berada di didalam kawasan lindung hutan mangrove, berdampak kepada kekeringan permanen dikawasan tersebut.

Ini sangat membahayakan apabila terjadinya pasang tinggi pada bulan purnama (15 hari bulan), dikawatirkan akan tenggelam, seperti yang terjadi di desa Kuala Penaga yang sudah tiga kali berpintah tempat tinggal.

"LembAHtari sudah berupaya menyampaikan laporan kepada Menteri Kehutanan, Gubernur Aceh, Dishutbun Aceh dan Tamiang. Hasilnya pada 21 Agustus 2008, menteri kehutanan melalui Dirjen RLPS menunjuk Balai Manggrove Wailayah II dan BPDAS Aceh untuk meninjau serta mencari solusinya. Sepeninggal mereka. Hari ini kita melihat tidak ada langkah-langkah konkrit dan kemauan serius yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghentikan pengrusakan hutan lindung mangrove. Termasuk menata dan mengelolanya secara lestari," terang Sayed.

Meski Dishutbun Aceh Tamiang sudah menjawab surat LembAHtari pada agustus 2008, yang isinya mengakui telah terjadi kerusakan dalam kawasan lindung hutang mangrove, sambung Sayed, namun pihak Dishutbun Aceh Tamiang tidak melakukan tindakan konkrit.

"Malah salah seorang kabit Dishutbun Aceh Tamiang menyatakan dalam salah satu suratkabat lokal, bahwa kerusakan hutan bakau hanya 280 hektar di lubuk damar, menurut hemat kami apa yang disampaikan tersebut merupakan pembohongan publik untuk mencari justifikasi agar kerusakan itu terus berlanjut," ungkap Sayed.

Karena adanya hal itu, LembAHtari meminta agar, pihak kepolisian Aceh Tamiang segera menindaklanjuti laporan LembAHtari pada tanggal 06 maret 2008 tentang adanya dugaan jual beli lahan, oleh oknum mantan datuk (sekdes) yang mengatasnamakan lahan-lahan terlantar dan atas nama masyarakat.

"Pastinya, dari data dilapangan, perusakan hutan lindung untuk alihfungsi menjadi perkebunan sawit dikuasai dan dimiliki oleh pengusaha perkebunan, mencapai ratusan hektar dalam kawasan tersebut," kata Sayed mengakhiri. (sut)

Perusakan Hutan Mangrove: LembaHTari Tunggu Jawaban Menhut

Harian Analisa
Selasa, 29 Juli, 2008

Karang Baru: Lembaga Advokasi Hutan Lestari (LembaHTari) masih menunggu jawaban Dinas Kehutanan (Dishut) NAD dan Menteri Kehutanan (Menhut) atas laporan pihaknya terjadinya perusakan hutan mangrove secara besar-besaran di Aceh Tamiang yang disampaikan beberapa waktu lalu.

Bila terhadap laporan tertulis yang disampaikan LembaHTari tersebut Dishut Nanggroe Aceh Darusaslam (NAD) dan Menhut tak meresponnya, dengan terpaksa kami akan melakukan langkah hukum dan mengkampanyekan secara internasional kasus perusakan lingkungan ini.

Demikian dikemukakan Direktur Eksekutif LembaHTari, Sayed Zainal M,SH kepada Analisa yang menanyakan hasil pengaduannya kepada Dishut NAD dan Menhut tentang telah terjadinya perusakan hutan mangrove di Aceh Tamiang dengan modus untuk kebun sawit, Senin (28/7).

Menurut Sayed Zainal yang didampingi Divisi Kampanye LembaHTari, Syawaluddin, pihaknya membuat laporan tertulis kepada Dishut NAD dan Menhut dimaksudkan agar Dishut dan Menhut segera mengambil langkah kongkrit dengan memerintahkan penghentian perambahan hutan dimaksud.

“Harapan selanjutnya tak hanya sebatas itu, tapi juga harus segera menghutankan kembali hutan mangrove yang sudah terlanjur dibabat dengan melakukan penanaman bibit bakau seluas hutan yang dirusaknya,” imbuhnya.

Namun secara realitas laporan LembaHTari sepertinya sampai saat ini bagai masuk tong sampah, aku Sayed Zainal seraya berkata seharusnya bila Dishut NAD dan Menhut beranggapan LembaHTari memberikan laporan tak benar menuntutnya secara hukum.

“Karenanya, sungguh mengherankan sikap petinggi yang membidangi masalah kehutanan di tingkat provinsi dan negara itu sampai hari ini tak melakukan aksi apapun. Sikap seperti itu sama dengan melecehkan rakyat yang tanpa pamrih telah berpartisipasi melaporkan adanya perusakan lingkungan,” tandasnya.

Menjawab Analisa lengkap apa yang akan ditempuh LembaHTari dengan “mentoknya” laporan pihaknya ke Dishut NAD dan Menhut itu, dikatakan Sayed Zainal kini pihaknya sedang mempersiapkan langkah hukum dan menginternasionalkan kasus ini.

Terhadap langkah hukum, sambungnya LembaHTari akan membuat pengaduan kepada kepolisian bahwa di Aceh Tamiang telah terjadi perusakan lingkungan berupa okupasi hutan mangrove secara liar. Perusakan hutan tanpa izin itu jelas merupakan tindak pidana.

Langkah kedua, LembaHTari bersama mitra LSM pegiat lingkungan yang ada akan mengkampanyekan secara internasional bahwa di Aceh Tamiang telah terjadi penghancuran hutan mangrove tapi pejabatnya tutup mata.

Berdasarkan investigasi LembaHTari, menurut Sayed Zainal sebagian besar kawasan hutan mangrove yang ada di tiga kecamatan di Aceh Tamiang sudah mengalami rusak berat. Tiga kecamatan di kabupaten ini yang memiliki hutan mangrove yaitu Kecamatan Seruway, Bendhara dan Manyak Payed.

Kerusakan hutan ini di Kecamatan Seruway merupakan yang paling parah. Hutan mangrove di kecamatan ini dibabat sampai bibir pantai, sebutnya. (soe)