Merekomendasikan PT RPI, Bupati dan Kadishutbun Aceh Tamiang Dilapor ke Polisi

LEUSOH|SYAWALUDDIN

jur_nalist@yahoo.com

Lembaga Advokasi Hutan Lestari (LembAHtari) Aceh, resmi melaporkan Abdul Latief (Bupati Aceh Tamiang) dan Syahri SP Kepala Dinas Kehutnan dan Perkebunan (Kadishutbun) Aceh Tamiang sebagai terlapor I dan II ke Polisi Resort (Polres) Aceh Tamiang.

LembAHtari melaporkan Abdul Latief dan Syahri ke Polisi, atas kasus pemberian ijin rekomendasi areal seluas 8.961 hektar peruntukkan Hutan Tanaman Industri (HTI) kepada PT Rencong Pulp And Paper Industry (PT RPI) yang masuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) di Aceh Tamiang.

Dari hasil temuan foto satelit yang dilakukan LembAHtari, dan beberapa lembaga pemerhati lingkungan bhawa; peta hasil telaah yang dilakukan Dishutbun Aceh Tamiang sangat bertolak belakang dengan apa yang dilakukan lembaga pemerhati lingkungan di Aceh tersebut.

Peta telaah Dishutbun Aceh Tamiang menemukan kalau lahan yang direkomendasikan tersebut tidak masuk dalam KEL, namun hasil Overlay yang dilakukan oleh LembAHtari dan beberapa lembaga pemerhati lingkungan di Aceh, menemukan kalau lahan seluas 8.961 hektar tersebut masuk kedalam KEL yang didalamnya banyak terdapat tegakkan dan bukan lahan kritis.

“Ini dasar LembAHtari untuk melaporkan mereka—Abdul Latif dan Syahri—sebagai penjahat lingkungan. Tak tanggung-tanggung, jika gubernur merekomendasikan ini, maka wilayah Gunung Sangkapane, Gunung Tetek dan Alur Bhampo akan menjadi gundul dan potensi banjir bandeng lebih besar dari tahun 2006 lalu mulai mengintai Bumi Muda Sedia—sebutan Aceh Tamiang.” Tegas Sayed Zainal, Direktur Eksekutif LembAHtari kepada wartawan Kamis (21/10) di Aceh Tamiang.

Dasar Pengaduan

Lebih lanjut dijelaskan; LembAhtari melaporkan Abdul Latief dan Syahri sudah sesuai hak dan kewajiban serta peran masyarakat Undang-Undang Nomor 26/2007; tentang Penataan Ruang, Pasal 60 Bab III huruf D dan E. bahwa mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan mengajukan tuntutan pemberian ijin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat yang berwenang.

Selanjutnya Bagi mereka yang melanggar Pasal 69 ayat (1) Bab XI Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007. “Setiap orang yang tidak mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 61 Huruf A yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang; dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

“Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, tentang rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Pasal 9 Ayat (2) Huruf A s/d F, salah satunya menetapkan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN), sebagai kawasan berfungsi Lindung. Dan Pasal 1 Ayat 17 lampiran X, Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), sebagai kawasan yang ditetapkan warisan dunia.” jelasnya

Abdul Latief dan Syahri sudah mengangkangi Keputusan Menteri Kehutanan (KEPMENHUT) Nomor 190/Kpts-II/2001 tentang pengesahan batas KEL di wilayah Aceh seluas 2.255.577 hektar. Dan Keputusan Menteri Kehutanan (KEPMENHUT) nomor 10193/Kpts-II/2002, tentang pengesahan batas KEL. Serta Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Pasal 150 Ayat 1-2, bahwa Pemerintah menegaskan Pemerintahan Aceh (PA) untuk melakukan pengelolaan KEL di Wilayah Aceh dalam bentuk perlindungan, pengamanan, pelestarian, pemulihan fungsi dan pemanfaatan secara lestari. Dan dilarang mengeluarkan ijin penguasaan hutan dalam KEL.

Penyimpangan Rekomendasi

LembAHtari menemukan penyimpangan atas rekomendasi tersebut, seperti Surat Rekomendasi Dishutbun Aceh Tamiang Nomor 522/2259/2009 tertanggal 29 Oktober 2009 tentang telaahan terhadap rencana pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Aceh Tamiang. Atas nama PT Rencong Pulp and Paper Industry (RPI), tidak melakukan penelaahan secara detail, karena kawasan yang diperuntukkan adalah Hutan Produksi (HP) di dalam KEL tutupan dan potensinya padat.

Bahwa; ternyata kawasan tersebut rata-rata diatas 1000 meter diatas permukaan laut dengan slove (kemiringan) diatas 30° dengan curah hujan yang cukup tinggi. Termasuk daerah tangkapan dan resapan air. Bahwa; Rekomendasi Ijin HTI Nomor 522/2369 tertanggal 7 Desember 2009 yang diterbitkan dan ditanda tangani bupati Aceh Tamiang Drs H Abdul Latief, juga tidak melakukan penelaahan secara detail, tetang keberadaan KEL di Aceh Tamiang, termasuk tidak mempertimbangkan resiko bencana banjir bandang, kerusakan dan bencana ecology yang bakal muncul akibat pemanasan global.

“Anehnya, Berita acara pengecekan lapangan tertanggal 27 April 2010 yang ditanda tangani staf Dishutbun Aceh dan Aceh Tamiang, serta staf teknis bidang kehutanan BP2T Aceh hanya mencantumkan 6 (enam) titik koordinat di kawasan yang kritis dan hal itu tidak mewakili gambaran detail seluruh areal yang diusulkan untuk PT RPI seluas 8.961 hektar.” Papar Sayed

Menurutnya berdasarkan telaah dan pengecekkan lapangan; akibatnya Gubernur Aceh melalui surat nomor 522.51/BP2T/4729/2010 tertanggal 6 Juni 2010, dengan mudah Gubernur Irwandi Yusuf menanda tangani rekomendasi tetang persetujuan pencadangan areal Ijin Usaha Pemnafaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) – HTI dan hal ini bertentangan serta melanggar peraturan perundang Undangan-Undangan yang berlaku tentang Tata Ruang Nasional, keberadaan Ekosistem Leuser.

“Kita kawatirkan apabila perijinan PT RPI beroperasi maka resiko banjir bandang di Aceh Tamiang akan lebih cepat terjadi, sebagai bahan pertimbangan laporan/pengaduan turut kami lampirkan satu berkas rekomendasi. Tegas Sayed mengakhiri.

Merekomendasikan PT RPI, Bupati dan Kadishutbun Aceh Tamiang Dilapor ke Polisi

LEUSOH|SYAWALUDDIN

Jur_nalist@yahoo.com

Lembaga Advokasi Hutan Lestari (LembAHtari) Aceh, resmi melaporkan Abdul Latief (Bupati Aceh Tamiang) dan Syahri SP Kepala Dinas Kehutnan dan Perkebunan (Kadishutbun) Aceh Tamiang sebagai terlapor I dan II ke Polisi Resort (Polres) Aceh Tamiang.

LembAHtari melaporkan Abdul Latief dan Syahri ke Polisi, atas kasus pemberian ijin rekomendasi areal seluas 8.961 hektar peruntukkan Hutan Tanaman Industri (HTI) kepada PT Rencong Pulp And Paper Industry (PT RPI) yang masuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) di Aceh Tamiang.

Dari hasil temuan foto satelit yang dilakukan LembAHtari, dan beberapa lembaga pemerhati lingkungan bhawa; peta hasil telaah yang dilakukan Dishutbun Aceh Tamiang sangat bertolak belakang dengan apa yang dilakukan lembaga pemerhati lingkungan di Aceh tersebut.

Peta telaah Dishutbun Aceh Tamiang menemukan kalau lahan yang direkomendasikan tersebut tidak masuk dalam KEL, namun hasil Overlay yang dilakukan oleh LembAHtari dan beberapa lembaga pemerhati lingkungan di Aceh, menemukan kalau lahan seluas 8.961 hektar tersebut masuk kedalam KEL yang didalamnya banyak terdapat tegakkan dan bukan lahan kritis.

“Ini dasar LembAHtari untuk melaporkan mereka—Abdul Latif dan Syahri—sebagai penjahat lingkungan. Tak tanggung-tanggung, jika gubernur merekomendasikan ini, maka wilayah Gunung Sangkapane, Gunung Tetek dan Alur Bhampo akan menjadi gundul dan potensi banjir bandeng lebih besar dari tahun 2006 lalu mulai mengintai Bumi Muda Sedia—sebutan Aceh Tamiang.” Tegas Sayed Zainal, Direktur Eksekutif LembAHtari kepada wartawan Kamis (21/10) di Aceh Tamiang.

Dasar Pengaduan

Lebih lanjut dijelaskan; LembAhtari melaporkan Abdul Latief dan Syahri sudah sesuai hak dan kewajiban serta peran masyarakat Undang-Undang Nomor 26/2007; tentang Penataan Ruang, Pasal 60 Bab III huruf D dan E. bahwa mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan mengajukan tuntutan pemberian ijin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat yang berwenang.

Selanjutnya Bagi mereka yang melanggar Pasal 69 ayat (1) Bab XI Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007. “Setiap orang yang tidak mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 61 Huruf A yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang; dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

“Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, tentang rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Pasal 9 Ayat (2) Huruf A s/d F, salah satunya menetapkan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN), sebagai kawasan berfungsi Lindung. Dan Pasal 1 Ayat 17 lampiran X, Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), sebagai kawasan yang ditetapkan warisan dunia.” jelasnya

Abdul Latief dan Syahri sudah mengangkangi Keputusan Menteri Kehutanan (KEPMENHUT) Nomor 190/Kpts-II/2001 tentang pengesahan batas KEL di wilayah Aceh seluas 2.255.577 hektar. Dan Keputusan Menteri Kehutanan (KEPMENHUT) nomor 10193/Kpts-II/2002, tentang pengesahan batas KEL. Serta Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Pasal 150 Ayat 1-2, bahwa Pemerintah menegaskan Pemerintahan Aceh (PA) untuk melakukan pengelolaan KEL di Wilayah Aceh dalam bentuk perlindungan, pengamanan, pelestarian, pemulihan fungsi dan pemanfaatan secara lestari. Dan dilarang mengeluarkan ijin penguasaan hutan dalam KEL.

Penyimpangan Rekomendasi

LembAHtari menemukan penyimpangan atas rekomendasi tersebut, seperti Surat Rekomendasi Dishutbun Aceh Tamiang Nomor 522/2259/2009 tertanggal 29 Oktober 2009 tentang telaahan terhadap rencana pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Aceh Tamiang. Atas nama PT Rencong Pulp and Paper Industry (RPI), tidak melakukan penelaahan secara detail, karena kawasan yang diperuntukkan adalah Hutan Produksi (HP) di dalam KEL tutupan dan potensinya padat.

Bahwa; ternyata kawasan tersebut rata-rata diatas 1000 meter diatas permukaan laut dengan slove (kemiringan) diatas 30° dengan curah hujan yang cukup tinggi. Termasuk daerah tangkapan dan resapan air. Bahwa; Rekomendasi Ijin HTI Nomor 522/2369 tertanggal 7 Desember 2009 yang diterbitkan dan ditanda tangani bupati Aceh Tamiang Drs H Abdul Latief, juga tidak melakukan penelaahan secara detail, tetang keberadaan KEL di Aceh Tamiang, termasuk tidak mempertimbangkan resiko bencana banjir bandang, kerusakan dan bencana ecology yang bakal muncul akibat pemanasan global.

“Anehnya, Berita acara pengecekan lapangan tertanggal 27 April 2010 yang ditanda tangani staf Dishutbun Aceh dan Aceh Tamiang, serta staf teknis bidang kehutanan BP2T Aceh hanya mencantumkan 6 (enam) titik koordinat di kawasan yang kritis dan hal itu tidak mewakili gambaran detail seluruh areal yang diusulkan untuk PT RPI seluas 8.961 hektar.” Papar Sayed

Menurutnya berdasarkan telaah dan pengecekkan lapangan; akibatnya Gubernur Aceh melalui surat nomor 522.51/BP2T/4729/2010 tertanggal 6 Juni 2010, dengan mudah Gubernur Irwandi Yusuf menanda tangani rekomendasi tetang persetujuan pencadangan areal Ijin Usaha Pemnafaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) – HTI dan hal ini bertentangan serta melanggar peraturan perundang Undangan-Undangan yang berlaku tentang Tata Ruang Nasional, keberadaan Ekosistem Leuser.

“Kita kawatirkan apabila perijinan PT RPI beroperasi maka resiko banjir bandang di Aceh Tamiang akan lebih cepat terjadi, sebagai bahan pertimbangan laporan/pengaduan turut kami lampirkan satu berkas rekomendasi. Tegas Sayed mengakhiri.

BABAK BARU PERUSAKAN ‘KEL’ ACEH

LEUSOH | Syawaluddin jur_nalist@yahoo.com Gubernur Pemerintah Aceh, Drh Irwandi Yusuf terkesan plin plan dalam menjalankan kebijakan. Hal itu terlihat dari berbagai rekomendasi yang diberikan Irwandi, tidak mengacu kepada landasan hukum serta aturan yang telah digariskan. Terutama rekomendasi Irwandi terhadap pemberian ijin Hutan Tanaman Industri (HTI) seluas 31.472 hektar kepada PT Rencong Pulp And Paper di 3 Kabupaten di Aceh, Aceh Tamiang, Timur dan Utara, bertolak belakang terhadap penyelamatan Hutan Aceh dan Moratorium Logging (jeda tebang). Irwandi dinilai banyak kalangan, gagal mengelola hutan Aceh, bukan memperbaiki malah menghancurkan. Kebijakan Irwandi itu, mengundang reaksi keras LSM lokal yang konsen terhadap penyelamatan lingkungan. Mampukah Irwandi mempertahankan kepentingan kelompoknya dalam mengambil keuntungan dari hutan Aceh?... *** Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi Hutan Lestari (LembAHtari), Sayed Zainal, MSH, orang yang paling menetang serta menegaskan; bentuk rekomendasi yang diberikan Irwandi, merupakan babak baru pengrusakan hutan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) di Aceh. Sebab, menurut Dia; Irwandi sudah mengangkangi apa yang Dia terbitkan (moratorium logging). Pasca perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah RI 15 Agustus 2005 lalu. Irwandi telah menerbitkan 3 rekomendasi kepada 3 kabupaten untuk pengelolaan KEL Aceh, dijadikan Hutan Tanaman Industri (HTI). Lebih lanjut, Sayed mengemukakan; Rekomendasi Abdul Latif (Bupati Aceh Tamiang) nomor 522/23697 tahun 2009, Aceh Timur Nomor 522/21/10776 tahun 2009, Aceh Utara Nomor 522/11098 tahun 2008 tanggal 18 Nopember dan Kadishutbun Aceh tertanggal 07 Juni 2010 Nomor 522.64/3.777-IV, telah melanggar Peraturan Perundang-undangan. “Saya pikir, tiga rekomendasi yang diberikan Irwandi kepada tiga kabupaten itu, penuh muatan politis, betapa tidak. Moratorium Logging dibuat, lalu dilanggar dengan cara memberikan rekomendasi, permainan apalagi ini?...” Ironis...Irwandi juga mengeluarkan pencadangan izin areal HTI yang diterbitkan Gubernur, Irwandi Nomor 522.51/BP2T/4729/2010 tanggal 07 Juni 2010, kepada PT Rencong Pulp And Paper Industry (RPAPI) pembangkangan dan pengangkangan Undang-Undang Tata Ruang Nasional tahun Nomor 26/2007, Peraturan Pemerintah Nomor 26/2008 mengenai tata ruang nasional termasuk Undang-Undang Nomor 11/2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Sayed mencontohkan pasal 150 ayat 1 s/d 4 UUPA, Pemerintah Aceh ditugaskan untuk melakukan pengelolaan KEL secara pengamanan, pelestarian dan pemulihan fungsi KEL secara lestari. Sedangkan ayat 2 nya mengatakan dilarang mengeluarkan ijin dalam KEL. Rekomendasi atau Tujuan Politis Hasil monitoring LembAHtari, kenyataan dilapangan, ternyata wilayah yang direkomendasi oleh Irwandi—Wilayah Gunung Sangkapane—rata-rata 1.000 meter diatas permukaan laut, sementara kemiringannya (slove) diatas 30 derjat dengan curah hujan yang cukup tinggi bersebelahan langsung dengan hutan lingdung dan bukan kawasan hutan kritis, walaupun eks Hak Penguasaan Hutan (HPH) PT Kwala Langsa dan PT Tjipta Rimba Djaja yang berakhir tanggal 20 Mei 2000. Disisi lain, Pemerintah Aceh telah mencadangkan konsep Aceh Hijau, bahkan ada program bantuan Bank Dunia melalui United Nation Development Programme (UNDP), Program Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK). “Kok malah Irwandi mencadangkan 31.472 hektar untuk HTI, sementara Bank Dunia melalui UNDP sibuk melakukan program pengurangan resiko bencana berbasis komunitas. Irwandi malah sebaliknya; membuat program penghancuran KEL Aceh, ada apa ini?...” tegas Sayed. Masih Sayed; LembAHtari kuatir, apabila terjadi banjir tahunan atau sepuluh tahunan dengan durasi dan curah hujan diatas 150 mm/detik di hulu Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur dan Gayo Lues seperti desember 2006, Dipastikan wilayah Aceh Tamiang akan tenggelam diterjang air bah, bahkan akan lebih besar lagi akibat Ijin HTI diberikan Irwandi. “Saya mengajak masyarakat, lembaga, lembaga donor dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah hingga ke pusat, menolak setiap kebijakan yang tidak berpihak dan berkelanjutan demi kepentingan sesaat. Kami juga memberikan apresiasi kepada Bupati Bener Meriah yang dengan tegas menolak pemberian rekomendasi izin PT Rencong Pulp And Paper Industry di Wilayah mereka.” Tegas Sayed.

BABAK BARU PERUSAKAN ‘KEL’ ACEH

LEUSOH | Syawaluddin


Gubernur Pemerintah Aceh, Drh Irwandi Yusuf terkesan plin plan dalam menjalankan kebijakan. Hal itu terlihat dari berbagai rekomendasi yang diberikan Irwandi, tidak mengacu kepada landasan hukum serta aturan yang telah digariskan.

Terutama rekomendasi Irwandi terhadap pemberian ijin Hutan Tanaman Industri (HTI) seluas 31.472 hektar kepada PT Rencong Pulp And Paper di 3 Kabupaten di Aceh, Aceh Tamiang, Timur dan Utara, bertolak belakang terhadap penyelamatan Hutan Aceh dan Moratorium Logging (jeda tebang).

Irwandi dinilai banyak kalangan, gagal mengelola hutan Aceh, bukan memperbaiki malah menghancurkan. Kebijakan Irwandi itu, mengundang reaksi keras LSM lokal yang konsen terhadap penyelamatan lingkungan. Mampukah Irwandi mempertahankan kepentingan kelompoknya dalam mengambil keuntungan dari hutan Aceh?...
***

Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi Hutan Lestari (LembAHtari), Sayed Zainal, MSH, orang yang paling menetang serta menegaskan; bentuk rekomendasi yang diberikan Irwandi, merupakan babak baru pengrusakan hutan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) di Aceh. Sebab, menurut Dia; Irwandi sudah mengangkangi apa yang Dia terbitkan (moratorium logging).

Pasca perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah RI 15 Agustus 2005 lalu. Irwandi telah menerbitkan 3 rekomendasi kepada 3 kabupaten untuk pengelolaan KEL Aceh, dijadikan Hutan Tanaman Industri (HTI).

Lebih lanjut, Sayed mengemukakan; Rekomendasi Abdul Latif (Bupati Aceh Tamiang) nomor 522/23697 tahun 2009, Aceh Timur Nomor 522/21/10776 tahun 2009, Aceh Utara Nomor 522/11098 tahun 2008 tanggal 18 Nopember dan Kadishutbun Aceh tertanggal 07 Juni 2010 Nomor 522.64/3.777-IV, telah melanggar Peraturan Perundang-undangan.

“Saya pikir, tiga rekomendasi yang diberikan Irwandi kepada tiga kabupaten itu, penuh muatan politis, betapa tidak. Moratorium Logging dibuat, lalu dilanggar dengan cara memberikan rekomendasi, permainan apalagi ini?...”
Ironis...Irwandi juga mengeluarkan pencadangan izin areal HTI yang diterbitkan Gubernur, Irwandi Nomor 522.51/BP2T/4729/2010 tanggal 07 Juni 2010, kepada PT Rencong Pulp And Paper Industry (RPAPI) pembangkangan dan pengangkangan Undang-Undang Tata Ruang Nasional tahun Nomor 26/2007, Peraturan Pemerintah Nomor 26/2008 mengenai tata ruang nasional termasuk Undang-Undang Nomor 11/2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Sayed mencontohkan pasal 150 ayat 1 s/d 4 UUPA, Pemerintah Aceh ditugaskan untuk melakukan pengelolaan KEL secara pengamanan, pelestarian dan pemulihan fungsi KEL secara lestari. Sedangkan ayat 2 nya mengatakan dilarang mengeluarkan ijin dalam KEL.
Rekomendasi atau Tujuan Politis
Hasil monitoring LembAHtari, kenyataan dilapangan, ternyata wilayah yang direkomendasi oleh Irwandi—Wilayah Gunung Sangkapane—rata-rata 1.000 meter diatas permukaan laut, sementara kemiringannya (slove) diatas 30 derjat dengan curah hujan yang cukup tinggi bersebelahan langsung dengan hutan lingdung dan bukan kawasan hutan kritis, walaupun eks Hak Penguasaan Hutan (HPH) PT Kwala Langsa dan PT Tjipta Rimba Djaja yang berakhir tanggal 20 Mei 2000.

Disisi lain, Pemerintah Aceh telah mencadangkan konsep Aceh Hijau, bahkan ada program bantuan Bank Dunia melalui United Nation Development Programme (UNDP), Program Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK).

“Kok malah Irwandi mencadangkan 31.472 hektar untuk HTI, sementara Bank Dunia melalui UNDP sibuk melakukan program pengurangan resiko bencana berbasis komunitas. Irwandi malah sebaliknya; membuat program penghancuran KEL Aceh, ada apa ini?...” tegas Sayed.

Masih Sayed; LembAHtari kuatir, apabila terjadi banjir tahunan atau sepuluh tahunan dengan durasi dan curah hujan diatas 150 mm/detik di hulu Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur dan Gayo Lues seperti desember 2006, Dipastikan wilayah Aceh Tamiang akan tenggelam diterjang air bah, bahkan akan lebih besar lagi akibat Ijin HTI diberikan Irwandi.

“Saya mengajak masyarakat, lembaga, lembaga donor dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah hingga ke pusat, menolak setiap kebijakan yang tidak berpihak dan berkelanjutan demi kepentingan sesaat. Kami juga memberikan apresiasi kepada Bupati Bener Meriah yang dengan tegas menolak pemberian rekomendasi izin PT Rencong Pulp And Paper Industry di Wilayah mereka.” Tegas Sayed.

BABAK BARU PERUSAKAN ‘KEL’ ACEH

LEUSOH | Syawaluddin

Jur_nalist@yahoo.com

Gubernur Pemerintah Aceh, Drh Irwandi Yusuf terkesan plin plan dalam menjalankan kebijakan. Hal itu terlihat dari berbagai rekomendasi yang diberikan Irwandi, tidak mengacu kepada landasan hukum serta aturan yang telah digariskan.

Terutama rekomendasi Irwandi terhadap pemberian ijin Hutan Tanaman Industri (HTI) seluas 31.472 hektar kepada PT Rencong Pulp And Paper di 3 Kabupaten di Aceh, Aceh Tamiang, Timur dan Utara, bertolak belakang terhadap penyelamatan Hutan Aceh dan Moratorium Logging (jeda tebang).

Irwandi dinilai banyak kalangan, gagal mengelola hutan Aceh, bukan memperbaiki malah menghancurkan. Kebijakan Irwandi itu, mengundang reaksi keras LSM lokal yang konsen terhadap penyelamatan lingkungan. Mampukah Irwandi mempertahankan kepentingan kelompoknya dalam mengambil keuntungan dari hutan Aceh?...

***

Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi Hutan Lestari (LembAHtari), Sayed Zainal, MSH, orang yang paling menetang serta menegaskan; bentuk rekomendasi yang diberikan Irwandi, merupakan babak baru pengrusakan hutan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) di Aceh. Sebab, menurut Dia; Irwandi sudah mengangkangi apa yang Dia terbitkan (moratorium logging).

Pasca perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah RI 15 Agustus 2005 lalu. Irwandi telah menerbitkan 3 rekomendasi kepada 3 kabupaten untuk pengelolaan KEL Aceh, dijadikan Hutan Tanaman Industri (HTI).

Lebih lanjut, Sayed mengemukakan; Rekomendasi Abdul Latif (Bupati Aceh Tamiang) nomor 522/23697 tahun 2009, Aceh Timur Nomor 522/21/10776 tahun 2009, Aceh Utara Nomor 522/11098 tahun 2008 tanggal 18 Nopember dan Kadishutbun Aceh tertanggal 07 Juni 2010 Nomor 522.64/3.777-IV, telah melanggar Peraturan Perundang-undangan.

“Saya pikir, tiga rekomendasi yang diberikan Irwandi kepada tiga kabupaten itu, penuh muatan politis, betapa tidak. Moratorium Logging dibuat, lalu dilanggar dengan cara memberikan rekomendasi, permainan apalagi ini?...”

Ironis...Irwandi juga mengeluarkan pencadangan izin areal HTI yang diterbitkan Gubernur, Irwandi Nomor 522.51/BP2T/4729/2010 tanggal 07 Juni 2010, kepada PT Rencong Pulp And Paper Industry (RPAPI) pembangkangan dan pengangkangan Undang-Undang Tata Ruang Nasional tahun Nomor 26/2007, Peraturan Pemerintah Nomor 26/2008 mengenai tata ruang nasional termasuk Undang-Undang Nomor 11/2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Sayed mencontohkan pasal 150 ayat 1 s/d 4 UUPA, Pemerintah Aceh ditugaskan untuk melakukan pengelolaan KEL secara pengamanan, pelestarian dan pemulihan fungsi KEL secara lestari. Sedangkan ayat 2 nya mengatakan dilarang mengeluarkan ijin dalam KEL.

Rekomendasi atau Tujuan Politis

Hasil monitoring LembAHtari, kenyataan dilapangan, ternyata wilayah yang direkomendasi oleh Irwandi—Wilayah Gunung Sangkapane—rata-rata 1.000 meter diatas permukaan laut, sementara kemiringannya (slove) diatas 30 derjat dengan curah hujan yang cukup tinggi bersebelahan langsung dengan hutan lingdung dan bukan kawasan hutan kritis, walaupun eks Hak Penguasaan Hutan (HPH) PT Kwala Langsa dan PT Tjipta Rimba Djaja yang berakhir tanggal 20 Mei 2000.

Disisi lain, Pemerintah Aceh telah mencadangkan konsep Aceh Hijau, bahkan ada program bantuan Bank Dunia melalui United Nation Development Programme (UNDP), Program Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK).

“Kok malah Irwandi mencadangkan 31.472 hektar untuk HTI, sementara Bank Dunia melalui UNDP sibuk melakukan program pengurangan resiko bencana berbasis komunitas. Irwandi malah sebaliknya; membuat program penghancuran KEL Aceh, ada apa ini?...” tegas Sayed.

Masih Sayed; LembAHtari kuatir, apabila terjadi banjir tahunan atau sepuluh tahunan dengan durasi dan curah hujan diatas 150 mm/detik di hulu Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur dan Gayo Lues seperti desember 2006, Dipastikan wilayah Aceh Tamiang akan tenggelam diterjang air bah, bahkan akan lebih besar lagi akibat Ijin HTI diberikan Irwandi.

“Saya mengajak masyarakat, lembaga, lembaga donor dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah hingga ke pusat, menolak setiap kebijakan yang tidak berpihak dan berkelanjutan demi kepentingan sesaat. Kami juga memberikan apresiasi kepada Bupati Bener Meriah yang dengan tegas menolak pemberian rekomendasi izin PT Rencong Pulp And Paper Industry di Wilayah mereka.” Tegas Sayed.l

KAMPANYE KERUSAKAN HUTAN MANGROVE LUBUK DAMAR 03

KAMPANYE KERUSAKAN HUTAN MANGROVE LUBUK DAMAR 02

KAMPANYE KERUSAKAN HUTAN MANGROVE LUBUK DAMAR 01

KAMPANYE KERUSAKAN HUTAN MANGROVE LUBUK DAMAR