Lembaga Advokasi Hutan Lestari

JAJARAN PENEGAK HUKUM DI ACEH LEMAH INDIKASI KORUPSI DAN GRATIFIKASI KUAT

2012-01-21T11:33:00.000+07:00

SYAWALUDDIN | LEUSOH

Lemahnya kinerja jajaran penegak hukum di Aceh; menekan angka kriminalitas, korupsi dan gratifikasi menduduki level sangat signifikan. Indikasi rentannya para oknum penegak hukum ikut bermain dan gelimang dalam desah nafas korupsi. Menekan pembangunan di Aceh tak berjalan.

Di Aceh Tamiang khususnya; menurut catatan Lembaga Advokasi Hutan Lestari (LembAHtari) tahun anggaran 2010 saja; ada Rp. 56,125 miliar kasus korupsi tak terjamah hukum, perjalanan karier aparat penegak hukum di Aceh dan khususnya Aceh Tamiang memble. Korupsi terus berjalan dan mengakar tak terjamah.

Realita ini menambah daftar hitam, carut marut rapor penegak hukum di Aceh, membuahkan kue pembangunan stagnan dan bergeming tak mampu bangkit. Tontonan ini yang terus disuguhkan para penegak hukum di Aceh, khusus Aceh Tamiang kepada masyarakat.

Alasan klise dan lifeservice dilakukan, untuk menutupi kebobrokan mereka. “Bagai menonton film koboi ompong yang tak punya senjata saat berperang” kata Sayed Zainal, M.SH direktur eksekutif LembAHtari, menohok kinerja penegak hukum yang bobrok.

Dia prihatin, jajaran penegak hukum di Aceh—Polda, Kejati dan Polres Aceh Tamiang—karena kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Mark Up di Aceh Tamiang sebesar Rp.56,125 miliar tahun anggaran 2010 jalan di tempat dan berpotensi telah terjadi mafia kasus.

Sumber Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan; dana infrastruktur dan prasarana daerah sebesar Rp.24,625 miliar—pengadaan alat-alat Kesehatan (Alkes) Rp.9,625 miliar, Pembangunan Kantor Datok dan Pengaspalan Jalan Kantor Lingkup Setdakab Rp.15 miliat—yang diatur dalam Permenkeu nomor 113/PMK-07/2010, 14 Juni 2010 tentang pedoman umum alokasi dana.

Sedangkan dana sebesar Rp.31,5 miliar untuk ganti rugi tanah rencana pembangunan gedung Politeknik seluas 22,2 hektar sumber dana Anggaran Pembangunan dan Belanja Pemerintah Aceh (APBA) 2010, terindikasi kuat telah terjadi Mark Up terstruktur.

“Saya pikir, kasus pengadaan Alkes senilai Rp.9,625 miliar yang dimenangkan oleh CV Fahyusma Sakti (CV FS) kontrak nomor 527/a/945/APBN-P/Dinkes-Atam/XII/2010 yang di tangani oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh baru menetapkan 2 tersangka—pada banyak pihak yang bermain dalam kasus ini cuci tangan—yaitu Direktur Perusahaan dan Kepala Dinas Kesehatan Aceh Tamiang”. Ucap Sayed.

Sedangkan dugaan keterlibatan pihak lain, terutama saudara ‘EMP’ yang memiliki perjanjian kerjasama dengan direktur tanggal 06 Desember 2010 (perjanjian Notaris Nomor 006 di Medan) dan keterlibattan oknum Anggota Wakil DPRK Aceh Tamiang dikuatirkan akan hilang di tengah jalan.

Walaupun sejak awal dalam proses penyelidikan direktur perusahaan dan saksi telah memberikan keterangan secara terbuka dan jelas. Disisi lain kaitan kasus dugaan Mark Up pembangunan kantor datok dan pengaspalan jalan di Lingkup Stdakab Aceh Tamiang yang ditangani Polda Aceh menjelang tahun 2012, secara mencurigakan kasus ini hilang ditengah jalan.

Padahal Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Setdakap Aceh Tamiang telah melakukan pengalihan mata anggaran sebesar Rp.6.404 miliar untuk pekerjaan pengaspalan yang dimenangkan oleh perusahaan asal Jambi, Sumatera Selatan CV Merangin Karya Sejati.

Meski Pasal 03 Ayat 1,7 Permenkeu menyatakan bahwa ‘Daerah yang menggunakan dana infrastruktur dan prasarana tidak boleh melakukan penggeseran alokasi dana antar gedung’ bahkan DPRK Aceh Tamiang pada saat penyampaian pendapat akhir pada 10 Desember 2010 lalu tentang perubahan APBK-Pmenolak dan tidak menyetujui.

Ironisnya, dugaan Mark Up ganti rugi tanah; rencana pembangunan Politeknik sebesar Rp.31,5 miliar dengan luas 22,2 hektar tahun 2010, dari eks tanah Negara menjadi milik pribadi. Kasus yang ditangani oleh Polres

KEINDAHAN TAK TERUSIK DI GUNUNG TITI AKAR

2012-01-21T11:27:00.000+07:00

LembAHtari INGATKAN

2011-12-25T10:49:00.002+07:00

DI AWAL 2012 ACEH TIMUR, KOTA LANGSA
DAN ACEH TAMIANG BERPOTENSI ALAMI

BANJIR BANDANG JILID DUA

SYAWALUDDIN | LEUSOH

jur_nalist@yahoo.com

Berdasarkan hasil pemutakhiran data dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisikan (BMKG) Aceh dan hasil pantauan lapangan Lembaga Advokasi Hutan Lestari (LembAHtari), tiga wilayah Kabupaten Kota di Aceh berpotensi dilanda Banjir Bandang.

Tiga Kabupaten Kota berpotensi Banjir Bandang dari bulan Januari – Maret 2012 akibat curah hujan yang tinggi adalah Aceh Tamiang, Kota Langsa dan Aceh Timur khususnya dan wilayah Pantai Barat – Selatan Aceh.

Curah hujan yang tinggi serta cuaca ekstrim, menjadi pemicu utama terjadinya Banjir Bandang. Termasuk factor geografis; pembukaan tegakkan hutan sebagai alih fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit dan perladangan liar.

“Memang Aceh di bulan Januari sampai Maret 2012 berpotensi terjadinya Banjir Bandang, terutama wilayah Aceh Timur, Kota Langsa dan Tamiang. Semua ini akibat factor geografis. Termasuk cuaca ekstrim dan curah hujan yang tinggi serta pembalakkan liar, Alih fungsi hutan dan perladangan di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS). Ini menjadi pemicu utama.” Tegas Sayed Zainal Direktur Eksekutif LembAHtari kepada wartawan kemarin.

Peringatan dini Banjir Bandang Jilid dua tersebut; berpotensi kuat bakal terjadi di wilayah Aceh Tamiang, mengingat posisi pemerintah kabupaten; berada di hilir DAS tamiang. Sedangkan tiga kabupaten diwilayah hulu adalah Aceh Timur, Gayo Luwes serta Kabupaten Langkat (Sumatera Utara) dimana eskalasi penebangan liar ditiga kabupaten dimaksud masih sangat tinggi.

LembAHtari meminta, warga Aceh dan Aceh Tamiang khususnya untuk berhati-hati dan membuat persiapan dini untuk mengurangi resiko dampak bencana, khususnya bagi warga yang bertempat tinggal di Spadan DAS Tamiang.

Menurut Sayed, hal tersebut tak terlepas dari beberapa factor pemicu lainnya. Seperti cuaca yang terlalu ekstrim, perusakan tutupan lahan di wilayah Aceh Tamiang dan Timur, baik dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) maupun di wilayah pesisir pantai Tamiang dan Timur.

“factor lain adalah perusakan hutan bakau (diwilayah hilir) untuk alih fungsi menjadi perkebuanan Kelapa Sawit illegal dan besar-besaran. Disisi lain DAS Tamiang yang luasnya + 4.598 km dan panjang + 218,5 km yang saat ini telah kritis—termasuk DAS rawan Banjir”. Ujar dia.

Jika menilik data BMKG Aceh, Desember 2011 hingga Maret 2012; curah hujan terendah yang dialami Aceh Tamiang berada pada posisi 151 sampai dengan 300 milimeter perdetik, sedangkan kategori tinggi 301 sampai 400 milimeter perdetik, merupakan tingkat yang membahayakan.

Jika dibandingkan dengan kejadian Banjir Bandang tahun 2006 lalu curah hujan tertingginya hanya 150 sampai dengan 200 milimeter perdetik. “kita bisa bayangkan curah hujan terendah yang akan datang berada pada angka 151 sampai dengan 300 milimeter perdetik, berbanding terbalik dengan banjir bandang tahun 2006, curah hujan tertingginya hanya 150 sampai dengan 200 milimeter perdetik. Ini sudah tahap sangat kiritis dan signifikan,” katanya.

Kondisi 3 bulan kedepan merupakan kondisi kritis, dimana diperkirakan DAS Tamiang tidak mampu menampung debit air yang melimpah, akibat curah hujan yang sangat tinggi. LembAHtari sangat prihatin jika semua pihak, khususnya Pemkab Aceh Tamiang dalam semua program untuk memperkecil factor penyebab kerusakan DAS dan hutan di wilayah hulu.

“Ironisnya perencanaan dan penanganan DAS Tamiang tidak menjadi skala prioritas jika dilihat dari data perusakan kawasan sejak tahun 2010 hingga 2011; perusakannya begitu cepat, apalagi kaitannya dengan pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan peredaran kayu illegal masih signifikan”.

Titik peredaran kayu illegal; Simpang Jernih (Aceh Timur), Kecamatan Tenggulun, Bandar Pusaka dan Sekrak. Sedangkan untuk wilayah hilir pergerakan perusakan hutan Mangrove di Kecamatan Bendahara, Seruway, Banda Mulia dan Manyak Payed. Sementara Leading Sektor terkait tidak menghentikannya.

LembAHtari menghimbau; penanganan kemuungkinan banjir Bandang di Aceh Tamiang tahun 2011 untuk memperkecil dampak bencana segera didiskusikan secara terbuka dan transfaran dengan melibatkan semua pihak untuk menghitung semua kemungkinan-kemungkinan dan mengambil langkah konkrit, sehingga dampak bisa diminimalisir.

PERNYATAAN AMNESTY INTERNATIONAL Hal 01

2011-12-23T10:26:00.000+07:00

PERNYATAAN AMNESTY INTERNATIONAL Hal 02

2011-12-23T10:22:00.000+07:00

SELISIK

2011-12-19T13:24:00.001+07:00

9 Tahun ‘Sengkarut’
Bumi Muda Sedia

SYAWALUDDIN | LEUSOH

jur_nalist@yahoo.com

Sembilan tahun sudah berjalan, Kabupaten di penghujung Timur Aceh itu bergelar; Aceh Tamiang (Atam), atau dijuluki Bumi Muda Sedia. Bak ‘Bayi’ yang dibesarkan dari gelimangan ‘vitamin dan Gizi’ bergeming tak mampu berjalan, meski harus dengan terseok.

‘Dehidrasi’ Bayi Tamiang disebabkan orang cerdas yang pintar mempecundangi dan menggerogoti pundi-pundi rupiah kabupaten itu, tak terkecuali; korupsi menjalar menyelimuti tubuh Aceh Tamiang memaksa bayi sukar untuk maju dan berkembang.

Sengkarut telah mengakar, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) yang prestise bersama proyek-proyek mercusuar-nya tak mampu mengubah wajah Tamiang menjadi lebih maju, malah terkesan DPU memlihara ‘orang bermasalah’, bukan berjiwa membangun.

Lalu; Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) membiarkan pembukaan perkebunan kelapa sawit tanpa surat ijin. Agaknya kantor yang satu ini mendapat pupuk sawit bersubsidi dari perusahaan perkebunan, yang terlihat subur bukan pohon kelapa sawit. Tapi petinggi di Dishutbun yang semakin subur.

Jalan dua jalur….., Alkes Rp.8,8 miliar, Jalan lingkungan di kantor Pemkab Rp.15 miliar, Pembelian Tanah Negara oleh Negara untuk lahan Politeknik Rp.33 miliar, ini adalah sedikit contoh proyek bermasalah yang menyita dan menyedot anggaran pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang ratusan miliar. Luber ke kantong pejabat korup.

Tak ada tanda-tanda ‘mereka’ jadi pesakitan; hening dari jeratan hukum, meski media dan Lembaga Advokasi Hutan Lestari (LembAHtari) terus menyorot kasus-kasus yang terjadi di Aceh Tamiang. Ah…biarkan saja, Anjing Menggonggong Kafilah Berlalu hihi…lucu juga ya.

Agaknya, bukan saja Dehidrasi pembangunan, tapi juga Dehidrasi Moral dan Etika di Bumi Muda Sedia, hingga menyeret nama seorang oknum wakil ketua DPRK dan Anggota DPRK Aceh tamiang dalam kasus Alkes dan penjualan tanah Negara kepada perusahaan perkebunan.

Akankah Bayi Tamiang yang baru berusia Sembilan tahun tersebut bisa berjalan?...meski gizi dan vitamin cukup tapi terdehidrasi oleh penggerogot?...lalu sampai kapan Aceh Tamiang bisa memiliki pejabat yang bermoral dan beretika, demi kemajuan pembangunan dan peradaban?...semua masih hanya sebatas tanda tanya. “Itukan jawabannya, anak kecil juga tau pak hehe...” (lihat table proyek bermasalah)

****

Masih ingat tokoh controversial yang membangun kota Jakarta di era 70-an; tak lain adalah Ali Sadikin—bang Ali—dirinya di cemooh, dikatakan Bang Ali membangun Jakarta dilakukan dari hasil Perjuadian dan Prostitusi. Tak peduli apa kata orang, akhirnya Jakarta terbangun dengan megah hasilnya sangat pantastis bisa diterima dan dinikmati banyak orang hingga kini.

Ada sisi menarik, meski di cemooh. Sosok Bang Ali bukanlah penggerogot uang Negara seperti kebanyakan pejabat, dirinya tulus. Agar kota Jakarta bisa terbangun dari tidur panjang. Bang Ali tidak menjual mimpi tapi fakta.

Bagaimana dengan pejabat di Aceh Tamiang; masih tanda tanya besar, akuntabilitas dan loyalitasnya perlu dipertanyakan, buktinya segudang efek Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bisa di raih Pemkab Aceh Tamiang, hanya berjalan di tempat.

Sektor perindustrian, perkebunan, minyak dan gas. Merupakan devisa terbesar disusul potensi wilayah pesisir dan pertanian, tapi hanya sebatas kepentingan pribadi dan kelompok. Tak ada upaya mengubah fotensi menjadi devisa bagi kepentingan pembangunan di Aceh Tamiang.

Seberapa pedulikah pejabat di tubuh Pemkab Aceh Tamiang mau mem-push pembangunan disemua sector, agar tercapai pembangunan yang merata dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat yang menerima dampak positif dari kue pembangunan itu. Mari kita lihat sepak terjang mereka.

****

Alkes dan Jalan Lingkup Kantor Sekdakab Rp.23,8 miliar

Memang sengkarut di tubuh Pemkab Aceh Tamiang masih dalam tahap penyelidikan oleh Tim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda dan Kajati Aceh. yang jadi pertanyaan oleh masyarakat; sampai kapan status penyelidikan berubah jadi penyidik?...

Sampai kapan masyarakat Bumi Muda Sedia harus menunggu, peningkatan status pemeriksaan oleh tim Tipikor Polda dan Kajati Aceh itu?...khususnya untuk kasus Alkes dan Jalan Lingkup Kantor Sekdakab Aceh Tamiang.

Sampai-sampai Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi Hutan Lestari (LembAHtari); Sayed Zainal MSH mengingatkan Tim Tipikor Polda dan Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh, untuk tidak bermain-main dalam kasus tersebut, sebab keterlibatan pejabat tinggi dilingkungan Pemkab Atam.

Seperti ditulis LembAHtari dalam spanduknya “Bapak Kapolda dan Kajati Aceh, kami sudah jenuh menunggu janji pemberantasan dan penegakkan hokum; indikasi kasus penyalahgunaan wewenang, mark up. Proyek sarana prasaran jalan lingkup sekdakab Rp.15 miliar dan Alkes Rp.8,8 miliar di Aceh Tamiang.” Demikian tulis spanduk rentang LembAHtari itu.

Agaknya, happy ending dua kasus ini diragukan keseriusannya dalam penanganannya. “kami bosan dan jenuh menunggu janji-janji penegakkan hukum dari dua institusi prestise—Polda dan Kejati—di Aceh ini, jangan sampai masyarakat apatis dan menganggap ada kolusi untuk penyelesaian kasus tersebut.” Tegas Sayed Zainal kepada Lesusoh, akhir pecan lalu.

Sayed menohok, telah terjadi makelar kasus dalam pengadaan paket proyek senilai Rp.23,8 miliar Tahun Anggaran 2010. Sebab ada indikasi pihak tertentu mencoba untuk membelokkan dan mengaburkan data dan fakta lapangan. Akibatnya para pelaku dan tokoh inisiator tidak terjamah hokum.

Bahkan; jika tim Tipikor Polda dan Kajati Aceh lemah dalam mengungkap kasus ini, diyakini mereka (tim) tidak mampu mengungkap aliran dana yang disalurkan kedalam mega proyek bermasalah tersebut.

Sayed menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) nomor 113/PMK.07/2010 tanggal 14 Juni 2010, dimana dalam Pasal 3 ayat 1-2 masih melarang melakukan pengalihan dana yang tidak sesuai dengan Permenkeu.

Sedangkan Sekdakab Aceh Tamiang telah melakukan pembelok-kan aliran dana itu; seperti, paket pengerjaan pengerasan dan pengaspalan jalan komplek perkantoran Pemkab Aceh Tamiang senilai Rp.6.404.755.000 dengan nomor kontrak SPK/APBN-P/BP/2010 tanggal 9 Nopember 2010. Dimenang oleh PT Merangin Karya Sejati—domisi Jambi.

“Saya pikir ini adalah tindakan atau perbuatan melwan hokum dan terindikasi telah terjadi mark-up. Ini bisa menjadi perbandingan perusahaan yang dikalahkan dalam pelaksanaan tender, padahal dalam dokumen penawaran pelelangannya lebih riil—nyata.” Ujarnya.

Disisi lain, Sayed juga membeberkan yang berkaitan dengan masalah pengadaan Alkes yang kontraknya senilai Rp.8,842.363.000 nomor Surat Perintah Membayar (SPM) 439/-/SPP-LS/1.02.01.2010 atas nama CV Payusma domisili Banda Aceh.

Menurut Dia; ada hal yang aneh dan janggal. Sebab tanggal kontrak 10 Desember 2010. Tiga hari kemudian tanggal 13 Desember 2010 dana bisa di cairkan sementara; indikasinya, barang belum masuk. Sangat ironis. Pihak penerima barang menandatangani laporan perincian dana proyek—progress—sehingga terjadi pencairan. Apalagi indikasinya barang yang ada tidak sesuai dengan spesifikasi awal.

“Dalam kasus ini LembAHtari komit bersama elemen masyarakat akan menggiring dan mengawal kasus ini sehingga proses akhir dalam pemberantasan kasus korupsi di tubuh Pemkab Aceh Tamiang akan terungkap. Termasuk jika oknum Sekda dan oknum anggota Dewan DPRK Aceh Tamiang harus diproses sesuai aturan yang berlaku.” Jelasnya.

Disisi lain, yang dikuatirkan lembAHtari terhadap kinerja Tim Tipikor Polda dan Kajati Aceh; tidak bekerja secara serius. Sayed membuat perbandingan; seperti kasus pembangunan jalan—pengerjaan pengaspalan— desa Suka Mulia/Suka Damai sepanjang 6 ribu meter di Kecamatan Banda Mulia tahun 2007 lalu. Atas nama PT Karya Muda senilai Rp.600 juta lebih.

Dalam proses hokum dipersidangan; pelaku utamanya yang merugikan Negara tidak terjamah oleh hokum—putusan pengadilan 22 Februari 2011 di Pengadilan Negeri Kualasimpang—bahkan ada yang tidak dihadirkan sebagai saksi, sehingga yang menjadi korban bukan pelaku utama. “itu contoh kasus mafia preadilan yang terjadi di Aceh Tamiang, agaknya hukum bisa dibeli dengan uang. Apa memang seperti itu aturan hukumnya pak.” Tanya Sayed mengakhiri.

****

Konflik PT AS, PT MPLI dan PT SKPI

Membuka Lahan tanpa ijin seluas 850 hektar di kawasan desa Pematang Durian dan Desa Sekumur Kecamatan Sekrak PT AS melakukan tindakan ilegal, sedangkan PT MPLI mengerjakan tanpa ijin land clearing lanjutan dari Gubernur di wilayah Blutan desa Kaloy dan PT Sinar Kaloy Perkasa Indo membuka perluasan HGU 200 hektar di kawasan konservasi gunung titi akar di desa Wono Sari dan Harum Sari di Aceh Tamiang; mulai tersudut.

Direktur Eksekutif LembAHtari, Sayed Zainal MSH; minta kasus Kadishutbun Aceh Tamiang (Atam) diproses secara hukum (penyelidikan dan penyidikan), sebab telah mengangkangi wewenang dan melakukan salah kebijakan terhadap PT Anugrah Sekumur (PT AS), PT Mestika Prima Lestari Indah (PT MPLI) dan PT Sinar Kaloy Perkasa Indo (PT SKPI).

“Saya minta kepada pihak Polres untuk melakukan Penyelidikan dan penyidikan terhadap Kadishutbun Atam; Syahri SP, terkait laporan LembAHtari di bulan Juli 2010 dan Somasi terhadap Kadishutbun Atam. Kita minta ini segera diproses.” Tegas Sayed kepada wartawan di Posko Pengaduan LembAHtari Minggu lalu.

Sayed mengungkapkan, bukti-bukti lapangan sudah di paparkan LembAHtari dalam pertemuan tim di Aula Polres Aceh Tamiang pada tanggal 13 April 2011 lalu. Hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan dari lahan Revitalisasi, Kelompok Tani Fajar Tamiang, Kelompok Tani Wonolestari dan Perangkat Desa Kaloy serta masyarakat tiga desa yang menjadi imbas pembukaan lahan tanpa ijin tersebut.

Anugrah Sekumur (AS)

LembAHtari mendesak agar Polres Aceh Tamiang segera menindaklanjuti pengaduan yang sudah lama tertunda. Mengingat hasil monitoring LembAHtari bersama warga masyarakat desa Pematang Durian dilapangan 19 Maret dan 14 April 2011 menemukan 4 unit Escavator dan 1 unit Bulldozer yang sedang bekerja membuka lahan perkebunan.

Sayed membeberkan; PT AS yang sama sekali belum memiliki Ijin Usaha Perkebunan Besar (IUP-B), Hak Guna Usaha (HGU) Ijin, Pembukaan Lahan, Ijin Penggunaan Alat Berat, bahkan Perusahaan melanggar komitmen UKL-UPL—Unit Pemantau Lingkungan dan Unit Pengelolaan Lingkungan—sesuai dengan qanun nomor 21/2002 tentang pengelolaan sumber daya alam.

Selanjutnya PT AS juga melanggar Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. “Fakta yang kami temukan dilapangan ternyata; PT AS telah mengerjakan lahan mencapai 450 hektar dari usulan HGU 850 hektar dengan membuat teresan , penanaman, penggunaan alat berat bahkan diduga membuat dan memasang patok BPN fiktif sampai ke desa.” Kata Sayed.

Menurutnya itu sudah merupakan penyimpangan hukum dan atauran serta pembohongan public dan telah menjurus kepada sanksi pidana. “ini akibat salah kebijakan yang dilakukan oleh Syahri, sebab membiarkan perusahaan terus bekerja, tanpa melihat aturan dan kaidah yang ada. Saya minta Syahri segera dip roses hokum.” Katanya.

Mestika Prima Lestri Indah (MPLI)

Disisi lain PT MPLI melakukan lean clearing meskin ijin leanclearing dari Gubernur Pemerintah Aceh Irwandi belum keluar. Hasil monitoring LembAHtari menemukan PT MPLI membelah bukit-bukit dengan membuka alur—diameter tinggi 4 meter dan lebar 3 meter—yang di tembuskan ke sungai.

Kondisi ini akan memperparah terjadinya potensi banjir bandang jika terjadi hujan deras dengan debit air lebih. Pihak perusahaan juga memindahkan patok yang dipasang oleh BPN—menggeser—dengan tujuan untuk melebarkan HGU mereka.

“Ini kejahatan lingkungan dan tidak bisa di tolerir, apalagi dokumen UKL-UPL perusahaan baru diurus; mereka sudah melakukan kegiatan dengan tidak mengindahkan kaidah-kaidah aspek lingkungan dan Undang-Undang serta aturan Pemerintah.” Tegas Sayed.

Disamping itu, tindakan penghentian dari Dishutbun Atam hanya selogan saja, buktinya hingga kini mereka—ke tiga perusahaan—terus bekerja. Sepertinya ada indikasi penyimpangan yang dilakukan Syahri terhadap perusahaan.

“Buktinya, untuk apa seorang kepala dinas mau mengurus dokumen dan administrasi perusahaan ke Pemerintah Aceh. Padahal sudah kita ketahui bersama kalau apa yang dilakukan perusahaan sudah menyalahi aturan. Ada apa?...” tanyanya.

****

Tanah Politeknik; Kontroversi vs Markup

Desa Sapta Jaya dan Tualang Baru, terletak di Kecamatan Manyak Payed; 15 kilometer arah barat kota Karang Baru, Ibukota Kabupaten Aceh Tamiang, tiba-tiba sontak, ramai menjadi bahan cibiran pejabat, pengamat tak tertinggal juga masyarakat.

Betapa tidak, seyogiyanya tanah 22,2 hektar milik Negara, dibeli oleh Negara dan dibayarkan kembali oleh Negara, lahan peruntukkan pembangunan Gedung Politeknik. Nilainya sangat fantastis, Rp.31,5 miliar yang dibayar Negara kepada salah satu keluarga pengusaha di Aceh Tamiang.

Anehnya, lahan perkebunan yang berstatus tanah negara di Desa Satpta Jaya dan Tualang Baru, Kecamatan Manyak Payed, Aceh Tamiang, bisa menjadi milik pribadi keluarga pengusaha di Aceh Tamiang.

Tanah bersertifikat BPN tahun 2007. Luasnya sekitar 22,2 hektare (Ha); kini dijual kepada Pemkab Aceh Tamiang dijadikan lahan pembangunan kampus Politeknik. Hasil investigasi Leusoh; tanah itu terletak tepat di samping Batalyon Infanteri (Yonif) 111/KB Tualang Cut, Aceh Tamiang. Didalam areal tanah itu, kurang lebih 2 hektar terdapat tanaman kelapa sawit yang telah berumur 15 – 25 tahun, seperti tak terurus dan tidak produktif lagi.

Kontradiktif dengan tanah yang dibeli Pemko Langsa; peruntukkan Universitas Samudera Langsa di desa Cot Kala, kurang lebih seluas 50 hektar, hanya seharga Rp.5 miliar yang diplot dari dana Anggaran Pembangunan dan Belanja Aceh (APBA). Penasaran?....

Gusur Paksa Warga Hanya Kambing Hitam

2011-12-16T17:23:00.002+07:00

SK PENUNJUKKAN TNGL TINJAU ULANG, MENHUT BOHONGI UNESCO-PBB

SYAWALUDDIN | LEUSOH

jur_nalist@yahoo.com

Lembaga Advokasi Hutan Lestari (LembAHtari) minta kepada Menteri Kehutanan untuk meninjau ulang Surat Keputusan Tentang Penunjukkan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), mengingat ada tiga Item penting yang belum dipenuhi oleh TNGL.

Bahwa TNGL belum melakukan, Penataan batas kawasan hutan, Pemetaan kawasan hutan, dan Penetapan kawasan hutan. Mengingat Pengukuhan kawasan hutan adalah kegiatan yang berhubungan dengan penataan batas suatu wilayah yang telah ditunjuk sebagai wilayah hutan guna memperoleh kepastian hukum mengenai status dan batas kawasan hutan.

“Ini yang harus ditinjau ulang, sebab TNGL belum memenuhi tiga tahapan penetapan status hutan, yang mereka klaim sebagai Taman Nasional. Menurut hemat saya ini aneh, TNGL tidak punya hak untuk mengusir warga korban eks konflik Aceh, sementara status TNGL saja belum jelas. Apa-apaan ini.” tegas Sayed Zainal, direktur Eksekutif LembAHtari.

Sayed meminta TNGL, untuk menunjukkan batas Taman Nasional yang mereka klaim para warga korban eks konflik Aceh masuk dan menduduki wilayah mereka. “maunya TNGL itu melihat dan mendefinisikan, TNGL itu sudah layak atau belum. Disebut sebagai TNGL. Kalau memang itu TNGL mana batasnya tunjukkan.” Tegasnya.

Menurut LembAHtari, Pemerintah RI—khususnya Menteri Kehutanan—ada indikasi kuat telah membuat laporan bohong ke dunia internasional, terutama kepada United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO-badan PBB) yang khusus menangani tentang Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan, termasuk kepada ASEAN Park Haritage. Notabene badan pendonor.

Meningat syarat-syarat diatas belum terpenuhi khususnya di wilayah Sei Lepan, Besitang apa yang dikalim menjadi bahagian dari kawasan TNGL. “Kalau sebelumnya TNGL mau membodohi masyarakat dan menutupi kebobrokan TNGL dalam menutupi indikasi korupsi dan pembiaran terhadap perusahaan. Sekarang tidak lagi. Catat dan ingat itu, saudara Andy Basrul.”

Apalagi, wilayah ini merupakan kawasan yang sudah dieksploitasi besar-besaran terhadap kayu dan keanekaragaman hayati, kalau dilihat SK Mentan Nomor 837/kpts-II/1980 dari penentuan skorsing saja, kawasan yang ditempati para warga korban eks konflik Aceh tidak mencapai 175 skor keatas sebagai kawasan.

“Artinya, curah hujan yang terjadi rendah, kemiringan rata-rata hanya 20 persen dan factor jenis tanah termasuk tidak peka. Apalagi wilayah ini saat sekarang sudah menjadi sebuah peradaban perkampungan yang maju dengan income perkapita yang tinggi atau sudah mapan.”

Pelaksanaan penggusuran paksa warga korban eks konflik Aceh di Sei Minyak, besitang Resort Sekoci Kabupaten Langkat Juni 2011 lalu oleh BB-TNGL yang didukung oleh ribuan aparat kepolisian dan TNI Sumatera Utara dan Langkat yang di klaim BB-TNGL masuk dalam TNGL tidak masuk akal dan bukti kegagalan pemerintah, khususnya menteri kehutanan untuk menjamin, melindungi hak-hhak sipil rakyat warga korban eks konflik Aceh sebagai warga Negara yang sah di dalam NKRI.

“Kita bisa buktikan, warga korban eks konflik Aceh yang berada di Sei Minyak—sudah sebelas tahun—tidak mendapatkan status kependudukan, termasuk; mereka tidak diikutkan dalam pilpres, pilkada dan legislative. Kalau mau tahu turun dan data, jangan hanya bisa ngomong di belakang meja. Apa ini yang disebut Clean Government dan Good Governance…?.” Tagasnya.

Klaim BB-TNGL, bahwa; wilayah yang ditempati oleh warga korban eks konflik Aceh di Barak Induk, Damar Hitam dan Sei Minyak, masuk dalam kawasan TNGL. Secara de vacto dan de jure telah terjadi perbedaan pendapat SK Menhut nomor 276/kpts-II/1997, hanya bersifat penunjukkan kawasan TNGL seluas 1.094.692 hektar. Bukan penetapan.

Ironisnya, SK Menhut nomor 276/kpts-II/1997 sangat bertentangan dengan Kepmenhut nomor 32/kpts-II/2001 tentang criteria dan standar Pengukuhan Kawasan Hutan. Selanjutnya Kepmentan nomor 837/kpts/UM/II/1981; tentang criteria dan tata cara penetapan Hutan Lindung, termasum Peraturan Pemerintah Nomor 44/2004 tentang perencanaan kehutanan berdasarklan kondisi riil kawasan TNGL, khususnya di resort Sekoci (Sei Lepan, Sikundur, Arah Senapal dan Besitang)

LembAHtari; mendukung dan konsen terhadap kepentingan konservasi apalagi berkaitan dengan penyelamatan dan kelestarian Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) yang didalamnya ada TNGL. Tetapi masalah warga korban eks konflik Aceh yang telah menempati Barak Induk, Damar Hitan dan Sei Minyak adalah masalah kemanusiaan, pelanggaran HAM dan hak Perlindungan Anak—menyangkut hajat hidup orang banyak.

“Naif sekali rasanya kalau mempertahankan status kawasan yang hanya baru penunjukan bukan penetapan, lalu mengenyampingkan kemanusiaan, pelanggaran HAM dan Perlindungan Anak. Ingat UU Nomor 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Serta Konvensi PBB 20 November 1989 tentang perlindungan anak. Jika terjadi pengguran paksa, masalah ini akan menjadi masalah dunia internasional.” Kata Sayed.

LembAHtari menghimbau, segera hentikan penggusuran warga korban eks konflik Aceh oleh BB-TNGL dengan bantuan dan dukungan Polri dan TNI. Dialog, duduk dan tata ulang kawasan, agar mereka bisa hidup berdampingan dengan hutan melalui komitmen untuk menjaga hutan yang lestari dan berkelanjutan.

“Jangan paksakan kehendak, kalau hanya untuk kepentingan sesaat. Kepentingan kemanusiaan diatas segalanya. Warga korban eks konflik Aceh berdarah merah putih, bukan bangsa asing. Berilah status kependudukan, apakah mereka—warga korban eks konflik Aceh—berasal dari Negara lain, sehingga harus meminta suaka politik?...keterlaluan.”

LembAHtari

2011-12-16T10:35:00.003+07:00

BB TNGL LAKUKAN PEMBOHONGAN PUBLIK

SYAWALUDDIN | LEUSOH

jur_nalist@yahoo.com

Lembaga Advokasi Hutan Lestari (LembAHtari); menentang dan menolak rencana penggusuran paksa oleh Balai Besar Taman Nasional Gunung Lesuser (BB-TNGL) warga korban eks konflik Aceh di tiga titik; Barak Induk, Sei Minyak dan Damar Hitam.

Meski tanggal 13 Juni lalu BB-TNGL gagal melakukan tindakan refresik dan penggusuran paksa warga korban eks konflik Aceh. “jika ini dilakukan, dan dipaksakan akan berdampak besar kepada tindakan kekerasan khususnya terhadap perempuan dan anak.” Tegas Direktur Eksekutif LembAHtari, Sayed Zainal M.SH kepada wartawan di Posko LembAHtari Karang Baru – Aceh Tamiang.

Lebih jauh, Sayed menjelaskan; data konkrit yang didapat LembAHtari di 2011 ini. ternyata warga korban eks konflik Aceh mencapai 709 kepala keluarga, dengan total 4284 jiwa terbagi; Pria sejumlah 2873 jiwa dan perempuan 1411 jiwa. Sedangkan bayi lima tahun (balita) mencapai 706 jiwa selanjutnya usia anak sekolah dari TK hingga SLTA dan Kuliah 756 jiwa.

Analisa LembAHtari di lokasi; telah terjadi proses pembauran kehidupan social, ini terbukti untuk wilayah Barak Indul dan Damar Hitam telah memiliki status kependudukan Desa Harapan Maju, kecamatan Sei Lepan. Kecuali Sei Minyak yang belum memiliki status kependudukan.

“Saya pikir perlu perhatian sangat khusus untuk masalah kependudukan ini. Yakni Pemerintah Aceh dan Provinsi Sumatera Utara, sebab kalau tidak kedua pemerintah ini saya anggap gagal dalam menjamin dan melindungi hak hidup warganya.”

TNGL Lakukan Pembohongan Publik

Fakta yang didapat LembAHtari di tiga titik dilokasi; sebelum tahun 1999 bahkan tahun 1974 sudah pernah berdiri Sawmill (kilang pengolahan kayu permanen) di beberapa titik, mereka telah membuat jalan-jalan block sebagai lintasan pengambilan kayu.

Apalagi Menteri Kehutanan pada tahun 1991 pernah menerbitkan Surat Keputusan Menteri nomor 277/KPTS-11/1991 tentang ijin Hak Penguasaan Hutan (HPH) atas nama PT Mulya Karya Jaya Co (PT MKJ) seluas 47 ribu hektar yang membentang dari kelompok hutan sungai besitang, Bingai, Hulu, Belulus dan Sungai Bengap.

“Jadi saya pikir; wilayah itu merupakan wilayah Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Areal Penggunaan Lain (APL), itu sesuai surat Kanwil Kehutanan Sumatera Utara Nomor 2223/KWL-5/1995 tertanggal 19 Agustus 1995 yang ditujukan ke menteri kehutanan seluas 7800 hektar APL.” Kata Sayed

Ditambahkan, berkaitan dengan relokasi warga korban eks konflik Aceh sejak tahun 2000 hingga 2011 itu tindakan BB-TNGL yang gagal. Malah LembAHtari di tahun 2000 pernah turut andil dalam Relokasi ke Mahato, Provinsi Riau sekitar 200 kk, namun beberapa bulan kemudian mereka—pengungsi yang direlokasi—kembali ke asal pengungsi karena teracam kelaparan.

“Inipun bantuan Unit Manajemen Leuser (UML) bukan BB-TNGL.” Katanya. Selanjutnya pada tahun 2003 Jasuift Refuged Service (JRS) melakukan Pembina terhadap 33 warga korban eks konflik Aceh di Batang Toru. Mereka disana buatkan rumah dan pertapan kebun seluas 2000 meter per kk.

“Artinya saya melihat andil BB-TNGL hanya sekedar pendamping, bukan pelaku. Ini kan Aneh. Sedangkan di Maret 2011 itu hanya 13 kk saja yang direlokasi dari Sei Minyak secara sukarela. Bukan seperti yang di sebutkan kepala BB-TNGL Andy Basrul sebanyak 42 kk. Itu bohong. Andy sudah melakukan pengkaburan data dan pembohongan public.”

Menurut Sayed, fakta lain; kerusakan kawasan yang dikalim Andy Basrul dilakukan oleh warga korban eks konflik Aceh, itu bohong. Fakta dilapangan sejak tanggal 28 Mei 1974 sudah berdiri tapak Sawmill di wilayah Sei Lepan dan Besitang.

“Saya pikir sejak tahun 70-an wilayah ini sudah dieksploitasi secara besar-besar untuk kebutuhan playwood, termasuk dari wilayah Sekundur yang berbatas dengan Pemkab Aceh Tamiang. Pembohongan apalagi yang mau di mainkan Andy Basrul?..saya tambahkan, jangan pernah sekalipun Andy Basrul menyebut warga korban eks konflik Aceh tersebut sebagai pendatang haram. Itu saya ingatkan untuk dia ” tegasnya lagi.

Disisi lain, warga korban eks konflik Aceh sudah membaur dengan masyarakat dan petani lain. Malah mereka sudah mengorganisir diri menjadi Kelompok Tani Perjuangan Langkat (Ketapel) dan kelompok Petani Indonesia Pengungsi Aceh (PIPA).

Diingatkan Sayed, masalah kemanusiaan harus dipertimbangan secara komprehensif, jangan seperti kejadian penggusuran Makam Mbah Periok, yang menelan banyak korban.

Kami Duduki Tanah Negara Bukan TNGL

Koordinator Warga Korban Eks Konflik Aceh, Sukardi Darmo, sangat kecewa dengan pernyataan Andy Basrul, yang mengatakan kepada salah seorang reforter salah satu stasiun tv swasta, ingin menghilangkan nyawanya dan melindas warga dengan alat berat yang mencoba menghalangi penggusuran dengan tidur di jalan.

“Ini pembunuhan karakter. Terus saya dikatakan sebagai cukong tanah dan sekongkol dengan pemilik Hak Guna Usaha (HGU), Allah maha adil pasti menujukkan siapa yang benar dan salah.” Tegas Darmo.

Pernyataan Andy Basrul membuat warga korban konflik Aceh resah, sedikitnya 700 kepala keluarga atau 4000 an warga yang menempati Barak Induk, Damar Hitam dan Sei Minyak terus berjaga-jaga, jangan sampai ada penyusupan dengan menggunakan senjata tajam, tapi mengatasnamakan warga korban konflik Aceh.

“Kita terus mewaspadai setiap orang asing yang masuk ke lokasi di tiga titik pengungsi korban konflik Aceh tersebut. Sampai kini kita terus pantau tindakan mencurigakan dari tamu yang keluar dan masuk wilayah sini.” Kata Darmo, kepada wartawan.

Tegas Darmo, pihaknya tidak pernah membawa senjata tajam untuk melakukan perlawanan, pun demikian, warga korban eks konflik Aceh hanya berjuang sampai mati, mempertahankan hak menempati tanah Negara, meski harus dilindas dengan alat berat. “Senjata kami zikir dan doa kepada Allah, minta petunjukNya. Bukan dengan senjata tajam, itu bohong”

Dia meminta warga, agar tidak terpancing dengan kondisi-kondisi yang dapat memojokan pihak warga korban konflik Aceh. “sebab saya banyak mendapat ancaman penghilangan nyawa, dari orang-orang yang berkepentingan terhadap TNGL, namun yang perlu dicatat, kami tidak pernah merampas tanah yang di klaim wilayah TNGL, tapi tanah Negara yang kami duduki.” Tegasnya.

Darmo menjelaskan; saat mereka datang di tahun 2000 lalu, saat kehidupan warga carut marut tak satupun orang yang berkepentingan mengklaim wilayah tersebut masuk dalam TNGL, kenapa setelah 11 tahun warga menduduki wilayah tersebut baru muncul pernyataan tanah yang mereka tempati adalah wilayah TNGL.

“Kami bukan binatang, kami manusia. Jadikanlah kami manusia sebagai manusia. Kami tau malu dan perasa. Tapi adakah mereka yang mengaku sebagai pemangku jabatan tapi tidak merasa ada rasa kemanusiaan di hati mereka.”

Lebih jauh Darmo menyatakan, pihaknya siap menghadapi penggusuran paksa yang dilakukan oleh BTNGL, namun yang perlu di fahami warga akan melaporkan tindakan refresif ke KOMNAS ANAK dan KOMNAS HAM ke Jakarta untuk minta perlindungan.

Namun, lanjut Darmo; terlebih dahulu warga korban konflik Aceh melakukan audiensi ke gubernur Pemerintah Aceh, Irwandi Yusuf dalam waktu dekati ini yang didampingi oleh Lembaga Advokasi Hutan Lestari (LembAHtari), Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) dan perwakilan warga korban konflik Aceh.

Isu Tindakan Refresif dan Gusur Paksa

2011-12-16T10:27:00.003+07:00

Lima Ribuan Warga Korban Konflik Aceh

Siap Hadapi Balai TNGL

SYAWALUDDIN | LEUSOH

jur_nalist@yahoo.com

Sedikitnya lima ribuan warga Korban Konflik Aceh yang berada di tiga titik; Barak Induk, Damar Hitam dan Sei Minyak Kecamatan Sei Lepan dan Besitang, Kabupaten Langkat; Sumatera dari dua hari lalu sudah bersiaga. Menghadapai kemungkinan tindakan represif dan penggusuran paksa oleh Balai Taman Nasinal Gunung Leuser (BTNGL) kemarin.

Pernyataan kepala Balai Taman Nasinal Gunung Leuser (BTNGL) Andy Basrul beberapa waktu lalu di media cetak dan elektronik menegaskan; pihaknya akan melakukan operasi pengamanan wilayah hutan.

Dengan menurunkan 1500 personil TNI/Polri, 9 unit alat berat—escavator dan bulldozer—pasukan gajah dan Wana—semacam polisi hutan dengan menggusur penduduk di tiga titik dimaksud.

Pernyataan Andy Basrul membuat warga korban konflik Aceh resah, sedikitnya 700 kepala keluarga atau 5000 an warga yang menempati Barak Induk, Damar Hitam dan Sei Minyak terus berjaga-jaga, jangan sampai ada penyusupan dengan menggunakan senjata tajam, tapi mengatasnamakan warga korban konflik Aceh.

Darmo—panggilan akarb Sukari Darmo—menjelaskan; saat mereka datang di tahun 2000 lalu, saat kehidupan warga carut marut tak satupun orang yang berkepentingan mengklaim wilayah tersebut masuk dalam TNGL, kenapa setelah 11 tahun warga menduduki wilayah tersebut baru muncul pernyataan tanah yang mereka tempati adalah wilayah TNGL.

LembAHtari Himbau TNGL

Lembaga Advokasi Hutan Lestari (LembAHtari) menghibau BTNGL agar segera menghentikan usaha penggusuran secara paksa warga eks korban konflik Aceh di Sei Minyak kecamatan Besitang, yang di klaim BTNGL masuk dalam Kawasan Taman Nasional.

Direktur Eksekutif LembAHtari, Sayed Zainal M. SH, mengingatkan; apabila BTNGL dengan menggunakan bantuan dan dukungan TNI/Polri dan unsur Pemda Langkat mencapai 1500 personil akan berdampak kepada tindakan kekerasan.

Sayed mengancam; jika terjadi penggusuran paksa terutama kepada perempuan dan anak, pihaknya akan melaporkan tindakan tersebut ke Komnas Perlindungan Anak dan Komnas HAM akan turun tangan.

Disisi lain; LembAHtari mendukung upaya-upaya konservasi dan program masyarakat yang hidup berdampingan dengan hutan. Oleh karenanya; solusi terbaik adalah penataan ulang kawasan dan memungkinkan untuk disusulkan menjadi kawasan Areal Pengunaan Lain (APL) apabila tiga wilayah warga eks korban konflik Aceh yang diklaim masuk kawasan TNGL.

Ironisnya BTNGL beranggapan bahwa penyebab utama kerusakan kawasan Damar Hitam, Sei Minyak dan Barak Induk Resort Sekoci adalah warga eks korban konflik Aceh. padahal jauh sebelum pengungsi masuk kawasan tersebut sudah ada peruntukan ijin Hak Panguasaan Hutan (HPH) sejak tahun 1990-an.

Bahkan balakan liar—illegal logging—termasuk pendirian kilang-kilang kayu bebas melakukan aktifitasnya. Selanjutnya distribusi hasil kegiatan illegal diangkut melaljui jalur darat dan melewati kantor BTNGL Resort Sekoci.

Penggusuran paksa Desember 2006 lalu oleh BTNGL dengan aparat Kepolisian, menjadi pelajaran pemerintah. Sebab pada saat itu hak hidup, hak bertempat tinggal, hak mendapatkan pendidikan terberangus dengan penggusuran paksa tersebut.

Surat Bupati Kabupaten Langkat Nomor 465.2/368/PEM/2011 tertanggal 17 Februari 2011 yang disampaikan kepada Gubernur Sumut tentang dukungan dan rencana relokasi warga eks korban konflik Aceh, perlu ditinjau ulang.

Sebab hasil monitoring LembAHtari tidak pernah terjadi konflik horijontal dengan warga sekitarnya. Bahkan telah terjadi hubungan harmonisasi dan kekerabatan di wilayah tersebut. Disilain telah terjadi perkawinan silang, antara warga pendatang dan penduduk setempat.

Putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor 04/PDT.G/2007/TN.STB dan putusan pengadilan tinggi Sumut harusnya menjadi acuan; sebab, baik pihak penggugat (warga eks korban konflik Aceh – petani) yang mengatasnamakan kelompok tani Perjuangan Langkat dan pihak tergugat (BTNGL dan Pemda Langkat). Bahwa; kedua putusan tersebut memutuskan kawasan yang ditempati warga eks korban konflik Aceh tidak hubungan dengan TNGL dan merupakan tanah Negara.

BENTROKAN BERDARAH 27 JUNI 2011 BBTNGL CS MENGGUSUR PAKSA WARGA KORBAN EKS KONFLIK ACEH DI KABUPATEN LANGKAT DENGAN MENGGUNAKAN KEKUATAN POLISI DAN MILITER

2011-12-16T10:15:00.001+07:00

KUALA PARIT YANG TERLUPA

2011-12-15T12:40:00.000+07:00

Tentang Pengadaan Tanah Politkenik Aceh Tamiang Rp.33 Miliar

2011-12-14T20:25:00.003+07:00

PANITIA KANGKANGI PERPRES NO65/2000 DAN BPN RI NO 03/2007

SYAWALUDDIN | LEUSOH

jur_nalist@yahoo.com

PanitiaPengadaan Tanah peruntukan Politeknik di Desa Sapta Marga Aceh Tamiang senilaiRp.33 miliar; Kangkangi Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional (BPN) RINomor 03 tahun 2007 dan Perpres RI Nomor 65 tahun 2000. Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum.

Panitiajuga telah melakukan pembohongan terhadap publik; mengingat tidak pernahmelakukan sosialisasi kepada masyarakat yang berada dalam lokasi pembeliantanah peruntukkan Politeknik di desa Sapta Marga itu.

Seharusnya;sosialisasi dilakukan untuk melihat ada atau tidaknya sanggahan terhadap tanah yang dibelitersebut, agar tidak terjadi tumpang tindih kepemilikan. jika ada sanggahanoleh masyarakat, dipastikan tanah itu bermasalah.

“Sayapastikan; proses ganti rugi tanah peruntukan Politeknik seluas 22,203 hektar diTualang Cut (Manyak Payed) senilai Rp.33 miliar Sumber Dana Anggaran Pembangunandan Belanja Aceh (APBA) tahun 2010 telah terindikasi korupsi (kolusi danmarkup), dimana tidak dilakukan sosialisasi dan harga terlalu melambung tinggi.Ini korupsi berjama’ah, harus ditindak secara hukum.” Tegas Direktur EksekutifLembAHtari, Sayed Zainal, M.SH. kepada wartawan.

Lebihlanjut; tindakan yang dilakukan Pantia Pengadaan Tanah peruntukkan Politeknikmenyebabkan kerugian Negara puluhan miliar. Apalagi; sebut Sayed, panitia telahmengangkangi Prepres dan SK BPN RI.

Menurutnya;Panitia Pengadaan Tanah peruntukkan Politeknik di Desa Sapta Marga, Tualang Cut– Manyak Payed menggunakan prinsip harga tanah rata-rata, tidak membedakan antaratanah kering dan tanah sawah, totalnya mencapai 16 hektar lebih.

Walaupunbeban pajak berupa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pada masaitu dipotong 5%. Malah sebaliknya Sayed mengklaim, sosialisasi panitia tanahdilakukan secara tertutup. Sebab keberadaan Mukim, Kemukiman Manyak Payed tidak dilibatkan dalam prosesganti rugi.

“Anehnyalagi, kalaupun dibentuk tim independen—untuk menaksir harga—seperti yangdikatakan Kabag Pemerintahan, Supriyanto. Saya pikir tak lebih hanya untukmenutupi tindakan korupsi berjama’ah yang dilakukan oleh panitia. Padahal timindependen tersebut saya pastikan tidak ada, catat itu.” Tegasnya.

Panitiajuga tidak mengacu kepada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang sedang berjalandisesuaikan dengan harga patut dan pantas. Sayed menilai; aneh…jika harga tanahsawah satu hektarnya mencapai Rp.1,5 miliar.

BerdasarkanPasal 4 Peraturan Kepala BPN RI Nomor 03 tahun 2007; seharusnya, dalam prosesganti rugi tersebut; BPN Aceh Tamiang sendiri tidak dilibatkan didalamkepanitiaannya. Sehingga proses identifikasi dan inventarisasi berkaitan asalusul, harga tertutup hanya para pihak, panitia pengadaan tanah juga berperansebagai panitia penilai harga.

Disisilain; public harus tahu dan tidak berprasangka buruk, kalau asal usul tanahbekas eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Nilam Wangi sejak tahun 1970 telah beralih kepihak mana?... ke Negara atau Pribadi, sehingga peralihan dari HGU ke hak-haklain sesuai PP.RI Nomor 40 tahun 1996. Tentang HGU – HGB dan hak pakai atas tanah harus sesuai pasal 16 yangmengatur tetang peralihan.

“IndikasiKorupsi, Kolusi dan Markup berujung kepada tindak pidana korupsi, ini harusdiungkap. Kalau institusi penegak hokum di Aceh Tamiang tidak mampu, harus adatim Independen yang bisa mengungkap kasus yang berselemak markup ini.” katanya.

LembAHtari Tentang Kasus Alkes Senilai Rp.8.842 miliar

2011-12-13T13:13:00.000+07:00

‘Markus’ dan Kejahatan Struktural

SYAWALUDDIN | LEUSOH

jur_nalist@yahoo.com

Proyek Pengadaan Alat-alat Kesehatan (Alkes) di Dinas Kesehatan senilai Rp.8.842.363 miliar yang bersumber Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2010, di Aceh Tamiang merupakan kejahatan struktural dan terjadi Makelar Kasus (Markus) dalam penanganan hukumnya.

Sudah berjalan mendekati angka satu tahun, kasus Alkes mengendap di institusi hukum tak bergeming. Pundi rupiah yang terkumpul dan menguap ke kantong koruptor terindikasi mengalir deras ke lingkaran hukum.

Pemenang tender CV Fahyusma Sakti Nomor kontrak 524a/445/APBN-P/Dinkes/XII/2010, diam bagai ditelan bumi. Sebait kalimat mulai terlontar dari sang direktur CV Fahyusma Sakti; Syafruddin “Saya tak terlibat dalam korupsi ini, saya hanya terima fee dari perusahaan. Tapi saya siap secara administrasi untuk mempertanggungjawabkan apa yang saya lakukan di mata hukum.” Tegasnya.

Direktur Eksekutif Lembaga Advikasi Hutan Lestari (LembAHtari), Sayed Zainal, M.SH membeberkan kasus Alkes ini secara gambalang, menurutnya Kasus Alkes merupakan tindak pidana korupsi, mengingat kasus tersebut merupakan kejahatan structural, sebab yang menjalakan system berpola korup.

“Saya tegaskan, mulai dari pusat, ditambah pada tingkat proses hokum di Kejaksaan Tinggi Aceh berpotensi telah terjadi Markus sehingga kasus Alkes sudah 10 bulan mengndap dan prosesnya baru tahap penyelidikan dan bertele-tele.” Katanya.

Masih Sayed; karena desakan masyarakat pihak Kejaksaan Tinggi Aceh (Kejati Aceh) merasa kuatir, maka pada bulan Oktober 2011 baru ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan. Menurutnya dari hasil pengumpulan data dan fakta lapangan oleh LembAHtari ada beberapa modus operandi kejahatan.

“Kita menemukan beberapa modus operandinya, dari awal ada kelompok yang terlibat untuk menjemput dana APBN-P sebesar Rp.9.721.250.000,- turun ke Aceh Tamiang, kelompok ini harus mengeluarkan kocek pribadi sebesar 10%, dengan alasan apapun dalam proses tender tidak boleh pihak lain menang.” Terang Sayed.

Selanjutnya, kata Sayed; rekayasapun dilakukan—walau Negara harus dirugikan—untuk menutupi biaya yang telah dikeluarkan. Proses pemenangan mulai digiring dari system yang sudah terbentuk dengan sendirinya, setelah CV Fahyusma Sakti memenangkan tender tersebut pada 06 Desember 2010 dihadapan notaries MM.SH.SKN di Medan. Direktur pemenang membuat perjanjian kerja dengan pihak kedua EMK.

Dimana salah satu pasalnya menerangkan: Bahwa CV Fahyusma Sakti mendapat 5 persen—Rp.400 juta rupiah—sisanya 95 persen lagi menjadi hak pihak kedua termasuk yang membeli barang Alkes. Tanpa sepengetahuan direktur CV Fahyusma Sakti, kelompok pihak kedua termasuk oknum Mantan Kepala Dinas Kesehatan Aceh Tamiang Drs. J dan salah seorang Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang Drs. H. AM diindikasikan telah merubah spesifikasi Alkes.

“Kelompok ini terindikasi kuat telah melakukan perubahan terhadap spesifikasi Alkes, termasuk perubahan addendum kontrak menjadi Nomor 527a/445/Add/APBN-P/Dinkes-Atam/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010, ada apa coba?...padahhal pemenangnya sudah jelas. Kog dilakukan lagi Addendum.” Terangnya.

Bau amis korupsi makin mengental, mana kala pada tanggal 13 Desember 2010 diduga telah merekayasa penarikan uang pembayaran, mulai dari membuat berita acara pembayaran yang bernomor 103a/445/2010 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Mardansyah SPd staf pegawai kantor DPRK Aceh Tamiang (Atam). “ini kan aneh, tanggal 10 kontrak kerja dikeluarkan, hanya berselang 3 hari pada tanggal 13 Desember 2010 kok dilakukan pembayaran, saya kira janggal sekali ini.” kata Sayed.

Lalu diikuti oleh pembuatan berita acara pemeriksaan barang yang bernomor 243/PPBD/2010, seakan-akan pada hari senin barang Alkes tersebut sudah ada. Pada posisi ini Panitia Penerima Barang merasa sangat tertekan dan terpaksa untuk membuat berita acara penerimaan, yang diikuti dengan surat pernyataan tanggung jawab Nomor 499/LS/2010 yang ditanda tangani oleh Mantan Kadiskes Atam Drs. J bahwa seakan-akan telah melakukan pengujian dan penelitian barang. “Ini semua Rekayasa”. Tegas Sayed.

Temuan LembAHtari; ternyata Meja Operasi yang seharusnya digital—serba menggunakan tombol elektrik—malah yang dimasukan manual merek TAKEUCHI/TS-102NP produk Jepang 1 unit; dibuat harga tinggi Rp.914.973.555 juta dan lampu operasi juga manual merek SKYLUX 14 dipatok harga Rp.371.971.415 juta per unit. “indikasi kuat barang yang dibeli merupakan barang cuci gudang dan diperkirakan dari 26 item barang yang di beli hanya seharga Rp.3 miliar saja”. Jelasnya.

Sayed mengingatkan; Kajati Aceh untuk tidak berupaya menutup-nutupi kasus pengadaan Alkes ini, apalagi ada Markus, sehingga actor-aktor intelektual, seperti dugaan keterlibatan Oknum Wakil Ketua DPRK Atam tak terjamah hokum.

LembAHtari punya bukti tersendiri yang siap melaporkan ke Komisi Kejaksaan, sebab pada penyelidikan terdahulu Direktur CV Fahyusma Sakti telah memberikan keterangan secara detail. Dan hari ini Alkes yang bermasalah tersebut telah dioperasionalkan sejak bulan agustus 2011.

“Inipun aneh saya pikir. Sebab dalam kasus Alkes posisi Kajati Aceh, jadi pelindung atau melakukan penegakan hukum untuk pemberantasan korupsi di Aceh. sebab yang terjadi sebaliknya, banyak kasus pidana korupsi masuk kantong baja yang terkunci rapat, makanya banyak korupsi bergelantungan di negeri ini.

BOM WAKTU DI RSUD TAMIANG

2011-12-13T12:28:00.000+07:00

Korupsi Rp.10,6 M Dana Jamkesmas di RSUD Aceh Tamiang

Kejari Kualasimpang ‘Bergeming’ dan ‘Mandul’

SYAWALUDDIN|LEUSOH

jur_nalist@yahoo.com

Lembaga Advokasi Hutan Lestari (LembAHtari) menuding pihak Kejaksaan Negeri Kualasimpang Mandul dan Bergeming dalam menangani dugaan Kasus Korupsi Luncuran Dana Jamkesmas Senilai Rp.10.6 miliar di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aceh Tamiang TA. 2008 – 2010.

Luncuran dana Jamkesmas RSUD Aceh Tamiang senilai Rp.10.6 Miliar mengalami deficit sebesar Rp.1.9 miliar, peruntukkan pasien miskin. Indikasi korupsi Rp.1,9 miliar tersebut, sebagai penanggung jawab luncuran dana Jamkesmas; dr Maryan Suhadi, M.Kes (direktur RSUD Aceh Tamiang), ketua dr Muhammad Fauzi Sp.B beserta Bendahara dan 5 anggota lainnya masih bebas menghirup udara wanginya pundi-pundi rupiah.

Hal itu; dimaksudkan sebagai konfensasi pelayanan masyarakat miskin di Aceh Tamiang 27.114 kk atau 127.616 jiwa. Bau amis korupsi sangat kental, seperti pemotongan hak jasa medis serta klaim fiktif ganda mencapai Rp.3 miliar, serta tanda tangan palsu, sudah tujuh bulan berjalan dilakukan Direktur RSUD Aceh Tamiang, namun hingga kini belum ada tersangka dari kasus indikasi korupsi Jamkesmas itu.

Sementara barang bukti sebelum bulan Agustus 2011 telah disita oleh Kejari Kualasimpang dari mantan Bendaharawan Jamkesmas. Penyimpangan ini bertentangan dan melanggar Surat Edaran Dirjen Yanmedik Nomor JP.01.01/3392/2009 Petunjuk Pelaksanaan Jamkesmas serta Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 686/Menkes/SK/IV/2010 tentang Pedoman Pelaksana Jamkesmas.

Kondisi itu mengacu kepada INA-DRG (Indonesia Diagnotic Related Group) yang bertujuan kemudahan akses pelayanan, peningkatan pelayanan dan keterbukaan system keuangan yang accountable, namun anehnya, Surat Keputusan Direktur RSUD Aceh Tamiang Nomor 808/35.I Tertanggal 6 Januari 2009 dilakukan hanya sepihak—dr Maryan tidak melakukannya dengan tim Independen RSUD Aceh Tamiang; melain kebijakan dilakukannya sendiri tanpa koordinasi—ini memperkuat indikasi korupsi, tapi mengapa pihak Kejari Kualasimpang diam?...

“Saya pikir hukum di Aceh Tamiang ini mudah sekali dipermainkan, sudah jelas-jelas pelaku adalah pesakitan di mata hukum untuk kasus-kasus yang berbau korupsi, tapi kok…tidak ditindaklanjuti. Kalau mau menegakkan hukum jalankan lah aturan hukum sebagaimana mestinya. Atau sebaliknya, lakukan saja korupsi berjamaah, hilangkan label peradaban hukum di Aceh Tamiang. Bereskan?...”. kata Dir. Eksekutif LembAHtari; Sayed Zainal M, SH. Kepada wartawan di Karang Baru kemarin.

Sayed juga mendesak Kejari Kualasimpang, tidak hanya indikasi korupsi Jamkesmas, tapi juga proses hukum indikasi Korupsi pembangunan parit beton di Lubuk Batil yang merugikan Negara mencapai Rp.300 juta, sebab tidak sesuai spesifikasi yang dikerjakan oleh PT Sadewa Saputra, untuk segera diproses secara hukum.

“Kalau pihak Kejari Kualasimpang dan Polres Aceh Tamiang mau menegakkan supremasi hukum. Jangan gadaikan hokum, hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Menurut saya sudah sangat keterlaluan korupsi di Aceh Tamiang, tapi tidak terjamah oleh hokum.”

Lebih di katakan, pengerjaan parit beton yang dananya dialokasikan dari dana Otsus tahun 2009, yang kontraknya Rp.1,3 miliar dari padu Rp.1,5 miliar. Ikut melibatkan salah satu anggota DPRK Aceh Tamiang dari Partai Bintang Reformasi (PBR).

Apalagi kasusnya sudah berjalan hampir 2 tahun, hanya bolak-balik antara Polres Aceh Tamiang dan Kejari Kualasimpang, padahal tahun 2010 Polres Aceh Tamiang telah menyita barang bukti berupa uang sebesar Rp.286 juta pada saat termin pencairan di BPD Cabang Kualasimpang yang dititipkan ke kas Bendahara Ka Binsat Polres Aceh Tamiang.

“Kita kawatirkan dua kasus ini ada indikasi terjadi Makelar Kasus (Markus) yang berujung kepada peradilan sesat pada saat proses hokum berjalan, di Pengadilan. Kalau tidak digiring, dipantau; sehingga actor-aktor pelaku atau aliran dana kejahatan tidak terungkap.” Katanya.

Selain itu, sudah saatnya peran Satgas Mafia Hukum, Komisi Kejaksaan, Komisi Kepolisian dan Komisi Yuridis diberdayakan secara optimal di daerah (tempat laporan) apabila proses keuangan kasus korupsi mandek dan dilakukan secara tebang pilih.

Bupati Paksa Datok Teken Perluasan 200 Hektar HGU PT SKPI

2011-12-11T17:25:00.001+07:00

Warga Ancam Lapor Gubernur dan Polda Aceh

SYAWALUDDIN|LEUSOH

jur_nalist@yahoo.com

Bupati Aceh Tamiang, Drs H Abdul Latief bakal bercokol dengan institusi hukum, sebab memaksa Datok Desa Wonosari; Zulkarnain untuk menanda tangani perluasan Hak Guna Usaha (HGU) PT Sinar Kaloy Perkasa Indo (SKPI) 200 hektar, meski diketahui lahan tersebut masih bersengketa dengan masyarakat.

“Saya sangat menyayangkan tindakan Bupati Abdul Latif, memaksa datok untuk membuat surat rekomendasi menyetujui untuk diukur Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh, untuk perluasan HGU PT SKPI seluas 200 hektar, inikan tindakan yang keterlaluan, sebab lahan ini hingga kini masih bersengketa dengan masyarakat sini.” Kata Ketua Kelompok Tani Wono Lestari, Desa Wonosari, Sunarno (Nanok) kepada wartawan (12/10) di Karang Baru.

Dirinya menilai, pemaksaan tersebut merupakan tindakan yang berkepentingan dengan nilai politik praktis, demi kepentingan pribadi dan kelompok. Di akhir masa jabatan sebagai seorang Bupati.

Selain bersengketa wilayah Gunung Titi Akar dengan ketinggian 426 diatas permukaan laut merupakan wilayah tangkapan air dan ditetapkan sebagai kawasan konservasi di tahun 2007 lalu oleh Pemerintah Kabupaten dengan DPRK Aceh Tamiang.

“Jangan karena kepentingan uang, lalu kepentingan orang banyak dikesampingkan, ini tidak adil”. Katanya. Selain itu warga desa Wonosari mencium ada permainan antara Bupati dan oknum anggota DPRK Aceh Tamiang, Usman dari partai PAN, mengingat dirinya bagian dari PT SKPI.

Dijabarkan, bahwa; sengketa warga Desa Wonosari dan PT. Sinar Kaloy Perkasa Indo (Perusahaan HGU) Sejak tahun 2008 sampai Oktober 2011, tidak ada penyelesaian konkrit oleh Pemda Aceh Tamiang, dalam hal ini Bupati, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan serta DPRK Aceh Tamiang dan telah menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Masih Nanok, padahal PT. Sinar Kaloy Perkasa Indo telah memiliki HGU seluas 500 Ha (sebelumnya) SK HGU No. 24-HGU-BPN-RI-2007 tanggal 29 Mei 2007 tidak bermasalah dengan masyarakat.

“Untuk masalah sengketa ini, telah kita sampaikan kepada Komisi A DPRK dan Dinas Kehutanan Perkebunan Aceh Tamiang pada bulan Mei 2008; dimana salah satu poin pentingnya adalah: Kawasan Gunung Titi Akar ketinggian 426 meter diatas permukaan laut (Koordinat N 04º.13¹.56,91” E.097º.52¹.10.6” kawasan yang harus di konservasi. Namun sampai saat ini tidak ada langkah konkrit penyelesaian yang berpihak kepada masyarakat”.

Kondisi Gunung Titi Akar sudah kritis (gandul) diketinggian 426 meter dan kemiringan (slove) diatas 35º derjat, tepat dikaki gunung merupakan pemukiman warga desa Wonosari, Harum Sari dan Jambo Rambong, tentunya berdampak kepada banjir bandang kalau terjadi hujan lebat karena posisi letaknya berada di bawah gunung titi akar.

Apalagi pada tanggal 7 September 2011, surat Nomor : 590 / 634 Datok Penghulu Desa Wonosari dan Camat Tamiang Hulu Surat Nomor 718/590 telah menyampaikan Surat Penghentian Pengukuran kepada Kanwil BPN Pemerintah Aceh.

Seharusnya Abdul Latif mendukung langkah Datok, bukan mengamininya; selanjutnya kawasan tersebut di tahun 2005/2006 oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Tamiang (Sumber Dana APBK) pernah diplot menjadi program intensifikasi tanaman karet seluas 60 hektar, yang dimaksud untuk penyanggah dari kerusakan yang lebih parah serta peningkatan pendapatan ekonomi penduduk dari sector pertanian / perkebunan.

Ternyata; pada bulan November 2007 lokasi gunung titi akar tersebut. (Tanah negara) telah dijual secara tidak sah (dibuat tangan) seluas ± 101 Ha berikut tanaman diatasnya kepada PT. Sinar Kaloy Perkasa Indo Desa Wonosari yang salah seorang penerima uangnya sekarang sebagai anggota DPRK Aceh Tamiang, (nama Usman).

Dan di tanggal 31 Oktober 2008, Dishutbun Aceh Tamiang No. 522/2350/2008, mengeluarkan rekomendasi dan Bupati Aceh Tamiang pada tanggal 1 Juni 2010 mendukung upaya penambahan 200 Ha gunung titi akar untuk perluasan HGU PT. Sinar Kaloy Perkasa Indo serta tanggal 22 April 2010 di terbitkan persetujuan ijin lokasi, tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan penyelesaian sengketa secara adil.

Atas dasar pertimbangan dan bukti, fakta diatas kami menyampaikan pernyataan sikap, penolakan dan mohon pencabutan oleh Bupati Aceh Tamiang, bapak Drs. H. Abdul Latief terhadap Rekomendasi penambahan izin lokasi 200 ha di kawasan gunung titi akar Desa Wonosari (bukan terletak di Desa Kaloy) demi kepentingan konservasi dan masyarakat.

”Jika dipaksakan, kami akan membuat laporan kepada Gubernur dan Polda Aceh, sebab tidak mendukung program ”Menuju Aceh Hijau” seperti yang dicanangkan Irwandi Yusuf. Ini kejahatan lingkungan; yang dilakukan Abdul Latif, apalagi secara diam-diam BPN Aceh telah melakukan pengukuran paksa tanpa melapor kepada perangkat Muspika dan unsur pimpinan desa.” tegas Nanok.

Tak Kunjung Selesai

2011-12-11T17:13:00.000+07:00

‘SENGKARUT’ PT AS, PT MPLI dan PT SKPI

KADISHUTBUN ATAM DI DESAK PROSES HUKUM

SYAWALUDDIN|LEUSOH

jur_nalist@yahoo.com

Membuka Lahan tanpa ijin seluas 850 hektar di kawasan desa Pematang Durian dan Desa Sekumur Kecamatan Sekrak PT AS melakukan tindakan ilegal, sedangkan PT MPLI mengerjakan tanpa ijin lean clearing lanjutan dari Gubernur di wilayah Blutan desa Kaloy dan PT Sinar Kaloy Perkasa Indo membuka perluasan HGU 200 hektar di kawasan konservasi gunung titi akar di desa Wono Sari dan Harum Sari Aceh Tamiang mulai tersudut.

Direktur Eksekutif LembAHtari, Sayed Zainal MSH; minta kasus Kadishutbun Aceh Tamiang (Atam) dip roses secara hukum (penyelidikan dan penyidikan), sebab telah mengangkangi wewenang dan melakukan salah kebijakan terhadap PT Anugrah Sekumur (PT AS), PT Mestika Prima Lestari Indah (PT MPLI) dan PT Sinar Kaloy Perkasa Indo (PT SKPI).

PT Anugrah Sekumur (AS)

Menurutnya itu sudah merupakan penyimpangan hokum dan atauran serta pembohongan public dan telah menjurus kepada sanksi pidana. “ini akibat salah kebijakan yang dilakukan oleh Syahri, sebab membiarkan perusahaan terus bekerja, tanpa melihat aturan dan kaidah yang ada. Saya minta Syahri segera dip roses hokum.” Katanya.

PT Mestika Prima Lestri Indah (MPLI)

PT Sinar Kaloy Perkasa Indo

Tak hanya itu, PT SKPI juga membabat lahan Program Tanaman Karet masyarakat yang dibuat Dishutbun Atam, dengan cara membulldozer membuat teras sering (tempat menanam kelapa sawit). Kawasan Konservasi Gunung Titi Akar yang telah ditetapkan oleh Dishutbun dan DPRK Atam juga telah dibuat teras sering.

PT Sinar Kaloy Perkasa Indo telah merambah hutan diluar HGU 500 hektar milik perusahaan. PT Sinar Kaloy Perkasa Indo juga melakukan pembelian secara bawah tangan seluas 30 hektar, 60 hektar dan 66 hektar di tahun 2007.

“Anehnya lagi salah seorang anggota DPRK Atam juga menjual lahan kelompok tani secara bawah tangan seluas 35 hektar. Tindakan tersebut (jual beli secara bawah tangan) merupakan tindakan dan atau perbuatan melawan hukum.” Kata Sayed

PT AS telah memasukan alat berat tanpa izin ke kawasan konservasi gunung titi akar, hanya ber-alaskan rekomendasi dari Bupati Abdul Latif. PT AS juga tidak memiliki dokumen UKL – UPL untuk membuka perluasan lahan seluas 200 hektar di kawasan Gunung Titi Akar, sementara wilayah Gunung Titi Akar merupakan daerah tangkapan air.

Disamping itu PT Sinar Kaloy Perkasa Indo belum memiliki izin pembukaan lahan dan pihak BPN belum menurunkan timnya untuk mengukur luasan wilayahnya.

“Saya tegaskan bahwa; Gunung Titi Akar merupakan daerah tangkapan air (resapan) dan dicelah gunung kiri dan kanan seluas 100 hektar terdapat habitat Orangutan, Burung Merak, Kambing Hutan, Rusa, Ayam Hutan dan jenis lainnya yang dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Satwa. Ini perlu dilestariakn.” Ujar Sayed

Untuk itu, Sayed meminta agar Kadishutbun Atam segera diproses hokum untuk mempertanggung jawabkan kebijakan yang salah kaprah dan tidak mengikuti kaidah aturan hokum serta peraturan yang ada.

Terkait Korupsi Rp.28,6 Miliar di Taman Nasional

2011-12-11T16:57:00.001+07:00

LembAHtari ACEH, GERAK INDONESIA DAN WALHI SUMUT ADUKAN DITJEND PHKA DAN KEPALA
BB TNGL KE KPK

SYAWALUDDIN | LEUSOH

Jur_nalist@yahoo.com

Terkait tindak pidana korupsi senilai Rp.27,2 miliar tahun 2009-2010 di 50 Taman Nasional yang di kelola Direktorat Jenderal (Ditjend) Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA)Kementrian Kehutanan (Kemenhut) serta Rp.1,4 miliar oleh Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Jum’at (12/8) lalu.

Tiga lembaga koalisi; LembAHtari Aceh, Gerak Indonesia dan Walhi Sumut yang melaporkan Ditjend PHKA Kemenhut dan Kepala BBTNGL ke KPK merupakan lembaga yang konsen terhadap perlindungan hutan dan tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini.

“Benar kita telah melaporkan Ditjend PHKA (Ir Darori, MM) serta Kepala BBTNGL (Drs Andi Basrul) ke KPK, sebab mereka telah melakukan kegiatan melawan hukum, tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara senilai Rp.27,2 miliar, di tahun 2009 dan 2010 terhadap pengelolaan 50 Taman Nasional dan 27 Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) di Indonesia.” Tegas Koordinator Koalisi Sayed Zainal, M.SH kepada wartawan dalam jumpa pers, Jum’at (19/8).

Lebih jauh Sayed mengatakan; perwakilan tiga lembaga (Sayed Zainal; LembAHtari, Akhiruddin Mahjuddin; Gerak Indonesia. Syahrul Isman; Walhi Sumut) di terima KPK oleh Divisi Pengaduan Masyarakat; Muchammad Soffan Hadi, dengan nomor penerimaan laporan 2011-08-000233, tentang adanya dugaan korupsi Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP).

Berdasarkan data dan fakta lapangan, hasil investigasi LembAHtari Aceh, Gerak Indonesia dan Walhi Sumut sejak bulan Juni-Juli 2011; tentang dugaan tindak pidana korupsi dari PNBP senilai Rp.27,2 miliar dan Rp.1,2 miliar BBTNGL dilakukan secara sistemik.

Dicontohkan, seperti pengelolaan objek wisata yang ada dalam taman nasional di Ketambe Aceh Tenggara, Bukit Lawang (Bahorok) dan Tangkahan (Kabupaten Langkat), tidak dilakukan berdasarkan Dasar Hukum yang telah ditetapkan oleh Negara. Ditjend PHKA Kemenhut dan BBTNGL telah melanggar ketentuan juknis dan dasar hokum; Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1994 (18/1994) tentang Pengusahaan Pariwisata Alkam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Blukar Raya dan Taman Wisata.

Selanjutnya; Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 1948, tentang Tarif Jasa Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 109/kmk.06/2004; tentang Tata cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari sumber daya alam sector kehutanan. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2006 tentang; Pedoman zonasi Taman Nasional dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.03/Menhut-II/2007 tebntang; Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional.

Fakta lain yang ditemukan; Taman Pariwisata Bukit Lawang (Bahorok) saja tahun 2005 – 2006 jumlah kunjungan wisatawan asing (Manca Negara) mencapai 6.948 orang, wisatawan lokal 117.244 orang. Artinya; kawasan TNGL dari sector Pariwisata dan Peneliti dari objek PNBP menerima pemasukan miliaran rupiah.

“Seperti perolehan pemasukan PNBP di Bukit Lawang surplus konsumen dari Surat Ijin Masuk Kawasan Konservasi (SIMAKSI) di tahun 2005 – 2006 mencapai Rp.700.920 juta. Namun laporan Keuangan Departemen Kehutanan bagian anggaran 999.06 tahun 2009 (audited) periode 31 Desember 2009 sama sekali tidak ada laporan penerimaan.” Jelasnya.

Selanjutnya; Terdapat indikasi, berdasarkan fakta lapangan dan keterangan saksi, bukti tertulis dan dasar hokum, Bahwa; BBTNGL tidak menyetorkan hasil pengusahaan pariwisata alam dan penelitian ke Kas Negara, sebagai sumber pendapatan Negara bukan pajak, sejak tahun 2003 – 2010 dari wilayah pariwisata Bukit Lawang dan Tangkahan serta Pusat Penelitian Ketambe Kotacane (Aceh Tenggara) dan menyebabkan Negara dirugikan.

Ternyata system penyetoran hasil pengusahaan pariwisata alam Tangkahan dari Lembaga Pariwisata Tangkahan (LPT) masih dilakukan secara manual, setiap bulan melalui penyerahan uang kontan ke Kantor BBTNGL di Medan. Hal ini bertentangan dengan keputusan menteri keuangan Nomor 169/KMK.06/2004 tentang tata cara penyetoran penerimaan Negara bukan pajak dari sumber sector kehutanan.

Berdasarkan Buku Statistik Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawsasan Konservasi dan Hutan Lindung tahun 2010 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal PHKA Kemenhut Penerimaan Negara Bukan Pajak masuk objek wisata alam yang berada di TNGL adalah NIHIL. Sedangkan PNBP masuk kawasan konservasi bagi 50 Taman Nasional dan 27 BKSDA tercatat Rp.13,6 miliar.

Berdasarkan Laporan Keuangan Departemen Kehutanan bagian anggaran 999.06 tahun 2009 (audited) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2009 sama sekali tidak ada laporan penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari masuk objek wisata alam.

Menurut Sayed, besar potensi kerugian Negara diperkirakan dalam kurun waktu tahun 2009 – 2010 telah terjadi kerugian Negara sebesar Rp.1,4 miliar di BBTNGL. Sedangkan secara menyeluruh telah terjadi kerugian Negara sebesar Rp.27,2 miliar pada Ditjend PHKA Kemenhut.

Koalisi menekankan; kasus dugaan korupsi Penerimaan Negara Bukan Pajak pada lingkup BBTNGL dan Ditjend PHKA Kemenhut. Segera diproses oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan menindak lanjuti laporan dugaan korupsi guna menyelamatkan kerugian Negara.

BENTROKAN BERDARAH WARGA VS TIM BBTNGL

2011-12-06T09:23:00.001+07:00

KORBAN BERJATUHAN

2011-12-06T09:20:00.001+07:00

DEMO DITANAH LELUHUR

2011-12-06T09:18:00.001+07:00

SENGKETA LAHAN DI TANAH NEGARA

2011-12-06T09:15:00.000+07:00

PENGGUNAAN SENJATA BUKAN SOLUSI PENYELESAIAN SENGKETA WARGA KORBAN KONFLIK ACEH DENGAN BBTNGL

2011-11-24T11:39:00.001+07:00

SYAWALUDDIN | LEUSOH

jur_nalist@yahoo.com

Penggunaan senjata sewenang-wenang yang dilakukan Balai Besar TamanNasional Gunung Leuser (BBTNGL) dengan menggunakan kekuatan Polri dan Militerdi Kecamatan Sei Minyak dan Besitang, Kabupaten Langkat; dalam menggusur paksaWarga Korban Eks Konflik Aceh, bukan jalan komprehensifmenyelesaikan kasus pengungsi di Tanah Negara tersebut.

BBTNGL mengklaim warga korban eks konflik Aceh telah menduduki TamanNasional, sejak tahun 1999 hingga kini, yang perlu diingat berdasarkan putusanPengadilan Stabat menyatakan kalau tanah yang diduduki warga korban eks konflikAceh itu, merupakan tanah Negara bukan Taman Nasional.

Tragedi 27 Juni 2011 lalu telah mencoreng institusi Polri khususnya,dan militer, dimana penggunaan senjata yang dilakukan Polri secarasewenang-wenang turut mencedrai 15 orang, 2 orang terkena peluru tajam, 4 orangdianiaya dan 9 orang terkena muntahan peluru karet. “Ini ekses penggunaansenjata yang membabi butan dari Polri dan tidak menggunakan Prosedur Tetap(protap).” Tegas Sayed Zainal kepada wartawan (16/10) di Karang Baru.

Penggusuran paksa BBTNGL dengan menggunakan kekuatan Polri dan Militermerupakan perbuatan yang melanggar Hak-hak Asazi Manusia (HAM) internasional.Perbuatan melawan hukum yang dilakukan BBTNGL telah menarik simpati DuniaInaternasional, terutama Amensty Internasional yang bermarkas di London,Inggris. Dengan mengeluarkan surat peringatan kepada pemerintah Indonesia.

Sayed mengingatkan, jika BBTNGL memaksakan kehendaknya, LembAHtariakan mengundang pihak Amensty Internasional untuk turun kelapangan melihatsecara langsung apa yang diilakukan BBTNGL terhadap warga korban eks kondlikAceh.

Seharusnya BBTNGL introspeksi, apakah yang dilakukan selama initerhadap warga korban eks konflik Aceh yang berada di Damar Hitam, Barak Indukdan Sei Minyak sudah benar. Mengingat Scoring dalam menetapkan status TNGLbelum ada kekuatan hukum tetap.

“Kalau berdasarkan Scoring, TNGL belum mampu menjelaskan kepada publicsecara hukum, kalau status TNGL sudah memenuhi standar Taman Nasional. Ini kan baru tahap penunjukan oleh menteribelum sampai tahap penetapan kawasan. Contoh; Penunjunkan Kawasan, PenetapanKawasan, Penetapan Patok Gelang dan Penetapan Status Kawasan, coba jabarkanini.”

Lebih jauh dikatakan; Andy Basrul sebagai kepala BBTNGL jangan terlalumemaksakan diri hanya untuk mengejar dana dari UNESCO, lalu mengorbankanmasyarakat sipil. “sudah banyak pembohongan yang dilakukan BBTNGL terhadapdunia internasional, saya minta UNESCO turun dan audit kembali terhadap danayang sudah diberikan ke BBTNGL.” Katanya.

Apalagi Amnesty Internasional sudah mendesak pemerintah Indonesiauntuk tidak menggunakan kekuatan senjata yang sewenang-wenang oleh BBTNGLhingga menyeret institusi Polri dan TNI pada kasus 27 Juni 2011 lalu itu.

Lakukan Penyidikan

Amnesty Internasional mintakepada Pemerintah Indonesia untuk segera melakukan penyidikan menyeluruh,independen dan tidak memihak laporanpenggunaan kekuatan dan senjata api sewenang-wenang dan berlebihan terhadap warga Barak Induk, Damar Hitam dan Sei Minyak dan, bila sesuai,mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawabdibawa ke pengadilan yang adil dan korban menerima reparasi;

Menjamin bahwa setiap petugaspolisi memahami Peraturan Kapolri tentang Implementasi Prinsip dan Standar HakAsasi Manusia dalam Penyelenggaraan tugas Kepolisian (No.8/2009) dan tentang PenggunaanKekuatan dalam Tindakan Kepolisian (No.1/2009), dan memiliki pengetahuan danperlengkapan yang diperlukan untuk menerapkan prinsip-prinsip ini dalampekerjaan sehari-hari mereka;

Menjalankan peninjauan menyeluruh atastaktik-taktik polisi dan penggunaan senjata pada saat tugas polisi mengamankanketertiban umum, dengan pandangan menjaminnya sesuai dengan standarinternasional, khususnya Ketentuan Berperilaku (Code of Conduct) PBB mengenaiPetugas Penegak Hukum dan Prinsip-Prinsip dasar PBB mengenai PenggunaanKekuatan dan Senjata Api oleh Petugas Penegak Hukum. “ini peringatan kepadaAndy Basrul, jangan pernah menganggap segala sesuatu persoalan itu sepele,kecuali orang bodoh yang berpikir mundur.” Kata Sayed Zainal mengakhiri.

PENGGUNAAN SENJATA BUKAN SOLUSI PENYELESAIAN SENGKETA WARGA KORBAN KONFLIK ACEH DENGAN BBTNGL

2011-11-24T11:24:00.001+07:00

SYAWALUDDIN | LEUSOH

Jur_nalist@yahoo.com

Lakukan Penyidikan

MOTTO KORUPSI DI ACEH TAMIANG

2011-11-24T11:04:00.001+07:00

POLRES ACEH TAMIANG ABAIKAN HAK TERSANGKA DALAM KASUS NARKOBA

2011-11-09T09:07:00.001+07:00

LEUSEH | SYAWALUDDIN

jur_nalist@yahoo.com

Direktur Eksekutif LembAHtari Sayed Zainal, MSH menilai; pihak kepolisian, terutama Polres Aceh Tamiang sudah mengabaikan hak-hak tersangka dari keluarga miskin yang berkaitan dengan kasus Narkoba tidak mendapat perhatian secara universal sehingga berpotensi terjadi pelanggaran hak azasi dan perlakuan kekerasan.

Kasus-kasus Narkoba yang ditangani oleh Sat Narkoba Polres Aceh Tamiang, terutama tersangka dari kasus narkoba mendapat perlakuan kekerasan, yang semestinya tidak harus terjadi. Serta terkesan telah terjadi penekanan dalam menghadirkan Barang Bukti palsu yang dapat menjerumuskan tersangka.

“Ini-kan perlu pembuktian, benar atau tidak; tersangka memang pemakai atau pengedar. Malah masyarakat biasapun bisa terjerat menjadi tersangka. Sebab, indikasi kuat pihak Sat Narkoba Polres Aceh Tamiang sudah menghadirkan barang bukti palsu, yang bukan milik tersangka, sangat ironis ini”. tegas Sayed Zainal kepada Media (01/11) di Karang Baru.

Lebih jauh diungkapkan; kasus Barang Bukti palsu dari Sat Narkoba Polres Aceh Tamiang, didapat dari pengakuan 2 orang tersangka bersama keluarga yang disampaikan secara terbuka dan bertanggung jawab.

Hal ini dilakukan para tersangka, sebab; mereka tidak mendapatkan hak-hak tersangka dari perlindungan hukum dan tersangka tidak tahu minta pembelaan dan perlindungan ke lembaga mana, sehingga LembAHtari menjadi rujukan untuk mereka mengadukan kasus yang menimpa dua tersangka tersebut.

Mengingat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Aceh Tamiang tidak ada, mustahil mereka—para tersangka—mengetahui apa itu Pra Peradilan, Kompolnas, Propam Mabes Kepolisian, Komisi Kejaksaan atau Komisi Yustisia.

Barang Bukti Palsu

Masih Sayed, seperti fakta yang dialami oleh warga Rongoh, Kecamatan Tamiang Hulu, berinisial BI 24 tahun, pekerjaan sebagai kernet truck sawit. Malam tanggal 07 Agustus 2011 sekitar pukul 20.30 WIB di sweeping oleh empat orang dari Satuan Narkoba Polres Aceh Tamiang di persimpangan Alur Hitam—arah menuju simpang kiri.

Pada saat terjadi sweeping, tersangka langsung menerima perlakuan kekerasan sehingga babak belur, baru kemudian tersangka digeledah dan Sat Narkoba Polres Aceh Tamiang tidak mendapatkan barang bukti Shabu-Shabu, tapi tersangka langsung di gari dan dibawa ke Simpang kiri.

Beberapa jam kemudian, tersangka dibawa lagi ke Tempat Kejadian Perkara (TKP)—Alur Hitam—lalu empat anggota Sat Narkoba baru menemukan satu bungkus plastic berisi Shabu-shabu di TKP. Namun tersangka menolak Barang Bukti Palsu yang diketemukan anggota Sat Narkoba milik tersangka.

“Yang perlu dipertegas, apakah harus seperti itu pekjerjaan penegak hukum. Bisa menghadirkan barang bukti palsu, bisa penuh penjara dengan tersangka yang bukan tersangka; menjadi korban bukti BB palsu Sat Narkoba dan itu sengaja diciptakan untuk menjerat tersangka, luar biasa”. Tegasnya.

Dalam pemeriksaanpun—diruang Sat Narkoba—tersangka sudah mendapat tindakan kekerasan dan dipaksa untuk menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP), karena takut, BI dengan sangat terpaksa mau menanda tangani BAP.

Apalagi tersangka BI diancam akan disuntik mati dan dibuang ke kuburan cina oleh juru periksa (Juper). Ironisnya lagi; sampai perpanjangan penahanan Pengadilan Negeri (PN) Kualasimpang Nomor 44/Penpid/2011 sampai tanggal 07 Nopember 2011 masa penahanan sudah berlangsung selama 90 hari, tersangka tidak pernah didampingi pengacara sama sekali padahal kuasa apengacara sudah ditanda tangani, “saya kira proses ini hanya pormalitas saja”. Katanya.

Lain halnya dengan F alias S, 33 tahun, pekerjaan tani penduduk Paya Awe Karang Baru Aceh Tamiang pada tanggal 4 Juli 2011 ditangkap dengan tuduhan menggunakan Shabu-shabu berdasar Short Mesaage Service (SMS) atau pesang singkat dan keterangan serta tanpa BB ditahan sejak 4 Juli 2011 hingga kini; sudah 118 hari ditahan.

Ironisnya tersangka dan keluarga tersangka tidak pernah menerima surat Penangkapan dan Penahanan, yang diterima hanya surat perpanjangan penahanan dari Kejaksaan Negeri Kualasimpang Nomor 216/SKPP/07/2011 yang telah berakhir Tanggal 01 September 2011 lalu.

POLRES ACEH TAMIANG ABAIKAN HAK TERSANGKA DALAM KASUS NARKOBA

2011-11-09T09:07:00.000+07:00

LEUSEH | SYAWALUDDIN

jur_nalist@yahoo.com

Lebih jauh diungkapkan; kasus Barang Bukti palsu dari Sat Narkoba Polres Aceh Tamiang, didapat dari pengakuan 2 orang tersangka bersama keluarga yang disampaikan secara terbuka dan bertanggung jawab.

Barang Bukti Palsu

Merekomendasikan PT RPI, Bupati dan Kadishutbun Aceh Tamiang Dilapor ke Polisi

2010-10-23T14:42:00.004+07:00

LEUSOH|SYAWALUDDIN

jur_nalist@yahoo.com

Lembaga Advokasi Hutan Lestari (LembAHtari) Aceh, resmi melaporkan Abdul Latief (Bupati Aceh Tamiang) dan Syahri SP Kepala Dinas Kehutnan dan Perkebunan (Kadishutbun) Aceh Tamiang sebagai terlapor I dan II ke Polisi Resort (Polres) Aceh Tamiang.

LembAHtari melaporkan Abdul Latief dan Syahri ke Polisi, atas kasus pemberian ijin rekomendasi areal seluas 8.961 hektar peruntukkan Hutan Tanaman Industri (HTI) kepada PT Rencong Pulp And Paper Industry (PT RPI) yang masuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) di Aceh Tamiang.

Dari hasil temuan foto satelit yang dilakukan LembAHtari, dan beberapa lembaga pemerhati lingkungan bhawa; peta hasil telaah yang dilakukan Dishutbun Aceh Tamiang sangat bertolak belakang dengan apa yang dilakukan lembaga pemerhati lingkungan di Aceh tersebut.

Peta telaah Dishutbun Aceh Tamiang menemukan kalau lahan yang direkomendasikan tersebut tidak masuk dalam KEL, namun hasil Overlay yang dilakukan oleh LembAHtari dan beberapa lembaga pemerhati lingkungan di Aceh, menemukan kalau lahan seluas 8.961 hektar tersebut masuk kedalam KEL yang didalamnya banyak terdapat tegakkan dan bukan lahan kritis.

“Ini dasar LembAHtari untuk melaporkan mereka—Abdul Latif dan Syahri—sebagai penjahat lingkungan. Tak tanggung-tanggung, jika gubernur merekomendasikan ini, maka wilayah Gunung Sangkapane, Gunung Tetek dan Alur Bhampo akan menjadi gundul dan potensi banjir bandeng lebih besar dari tahun 2006 lalu mulai mengintai Bumi Muda Sedia—sebutan Aceh Tamiang.” Tegas Sayed Zainal, Direktur Eksekutif LembAHtari kepada wartawan Kamis (21/10) di Aceh Tamiang.

Dasar Pengaduan

Lebih lanjut dijelaskan; LembAhtari melaporkan Abdul Latief dan Syahri sudah sesuai hak dan kewajiban serta peran masyarakat Undang-Undang Nomor 26/2007; tentang Penataan Ruang, Pasal 60 Bab III huruf D dan E. bahwa mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan mengajukan tuntutan pemberian ijin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat yang berwenang.

Selanjutnya Bagi mereka yang melanggar Pasal 69 ayat (1) Bab XI Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007. “Setiap orang yang tidak mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 61 Huruf A yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang; dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

“Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, tentang rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Pasal 9 Ayat (2) Huruf A s/d F, salah satunya menetapkan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN), sebagai kawasan berfungsi Lindung. Dan Pasal 1 Ayat 17 lampiran X, Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), sebagai kawasan yang ditetapkan warisan dunia.” jelasnya

Abdul Latief dan Syahri sudah mengangkangi Keputusan Menteri Kehutanan (KEPMENHUT) Nomor 190/Kpts-II/2001 tentang pengesahan batas KEL di wilayah Aceh seluas 2.255.577 hektar. Dan Keputusan Menteri Kehutanan (KEPMENHUT) nomor 10193/Kpts-II/2002, tentang pengesahan batas KEL. Serta Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Pasal 150 Ayat 1-2, bahwa Pemerintah menegaskan Pemerintahan Aceh (PA) untuk melakukan pengelolaan KEL di Wilayah Aceh dalam bentuk perlindungan, pengamanan, pelestarian, pemulihan fungsi dan pemanfaatan secara lestari. Dan dilarang mengeluarkan ijin penguasaan hutan dalam KEL.

Penyimpangan Rekomendasi

LembAHtari menemukan penyimpangan atas rekomendasi tersebut, seperti Surat Rekomendasi Dishutbun Aceh Tamiang Nomor 522/2259/2009 tertanggal 29 Oktober 2009 tentang telaahan terhadap rencana pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Aceh Tamiang. Atas nama PT Rencong Pulp and Paper Industry (RPI), tidak melakukan penelaahan secara detail, karena kawasan yang diperuntukkan adalah Hutan Produksi (HP) di dalam KEL tutupan dan potensinya padat.

Bahwa; ternyata kawasan tersebut rata-rata diatas 1000 meter diatas permukaan laut dengan slove (kemiringan) diatas 30° dengan curah hujan yang cukup tinggi. Termasuk daerah tangkapan dan resapan air. Bahwa; Rekomendasi Ijin HTI Nomor 522/2369 tertanggal 7 Desember 2009 yang diterbitkan dan ditanda tangani bupati Aceh Tamiang Drs H Abdul Latief, juga tidak melakukan penelaahan secara detail, tetang keberadaan KEL di Aceh Tamiang, termasuk tidak mempertimbangkan resiko bencana banjir bandang, kerusakan dan bencana ecology yang bakal muncul akibat pemanasan global.

“Anehnya, Berita acara pengecekan lapangan tertanggal 27 April 2010 yang ditanda tangani staf Dishutbun Aceh dan Aceh Tamiang, serta staf teknis bidang kehutanan BP2T Aceh hanya mencantumkan 6 (enam) titik koordinat di kawasan yang kritis dan hal itu tidak mewakili gambaran detail seluruh areal yang diusulkan untuk PT RPI seluas 8.961 hektar.” Papar Sayed

Menurutnya berdasarkan telaah dan pengecekkan lapangan; akibatnya Gubernur Aceh melalui surat nomor 522.51/BP2T/4729/2010 tertanggal 6 Juni 2010, dengan mudah Gubernur Irwandi Yusuf menanda tangani rekomendasi tetang persetujuan pencadangan areal Ijin Usaha Pemnafaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) – HTI dan hal ini bertentangan serta melanggar peraturan perundang Undangan-Undangan yang berlaku tentang Tata Ruang Nasional, keberadaan Ekosistem Leuser.

“Kita kawatirkan apabila perijinan PT RPI beroperasi maka resiko banjir bandang di Aceh Tamiang akan lebih cepat terjadi, sebagai bahan pertimbangan laporan/pengaduan turut kami lampirkan satu berkas rekomendasi. Tegas Sayed mengakhiri.

Merekomendasikan PT RPI, Bupati dan Kadishutbun Aceh Tamiang Dilapor ke Polisi

2010-10-23T14:33:00.000+07:00

LEUSOH|SYAWALUDDIN

Jur_nalist@yahoo.com

Dasar Pengaduan

Penyimpangan Rekomendasi